Talkshow Omnibus Law: UU Cipta Kerja Dorong Investasi dan Lapangan Kerja

1.045
Host (kiri) dan para narasumber dalam talkshow yang membahas tentang Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, Rabu (28/10).
KENDARI, BKK – Pro dan kontra masih mewarnai Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja setelah disahkan awal Oktober lalu. Mereka yang kontra masih terus melancarkan protes antara lain melalui aksi unjuk rasa, termasuk di Sultra. Meskipun demikian, tidak sedikit yang menilai UU tersebut justru lebih baik dibanding beberapa UU sebelumnya sebelum disatukan dalam Omnibus Law.
Hal tersebut mendorong Harian Rakyat Sultra bersama Sultra Tv  yang didukung Berita Kota Kendari
menggelar  talkshow untuk membedah UU “sapu jagat” tersebut di Lantai 2  RM Sederhana Kendari, Rabu (28/10). Talkshow mengangkat tema Undang Undang  Cipta Kerja  Mendorong  Investasi dan Lapangan Kerja di Sulawesi Tenggara.  Dipandu host Dian Rahmayanti, talkshow ini menghadirkan narasumber Direktur Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Dr LM Bariun SH MH, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sultra Drs KH Muslim MSi, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Sultra Handoko Z Mariang MSi, Kabid Hukum  Polda Sultra Kombes Pol La Ode Proyek SH MH.
Menurut Handoko, istilah Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah penggabungan dari beberapa undang-undang dengan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Termasuk di dalamnya adalah penggabungan dari beberapa undang-undang.
“Saya kira ketika saat ini kita tahu bahwa bila ingin Indonesia maju, maka apa yang sudah usang  dan tidak sesuai dengan zaman mesti diperbaharui dan diperbaiki.  Ini adalah  wujud nyata yang diciptakan pemerintah saat ini,” ucapnya.
Muslim menambahkan, apabila berbicara tentang UU Cipta Kerja, maka dia menggambarkan dalam konteks agama manusia harus menjalani dengan konsep aturan. Karena itu, semua agama punya tata aturan yang namanya Alkitab. Sedangkan dalam konteks bernegara, bila negara  tidak memiliki aturan maka negara itu akan amburadul.
Muslim lantas mengutip Hadis Rasulullah saw. “Berikanlah Upah kepada tenaga kerja sebelum keringatnya kering”. Berkaitan dengan UU Omnibus Law ini, maka UU ini harus ada untuk mengatur proses kerja, lembaga kerja, kemudian lapangan kerja.
Jika pun ada yang menentang pengesahan UU ini, hal itu wajar-wajar saja. Meski demikian, penolakan tidak mesti dilakukan dengan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi, Pasalnya, jika menyampaikan aspirasi dengan disertai  kekerasan, maka itu akan bisa melahirkan kerusakan. “Silakan bila akan menyampaikan aspirasi, tapi jangan anarkis, jangan merusak,” tegas Muslim.
Menurut dia, masih ada jalur hukum yang bisa dilakukan masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja dengan mengajukan judicial review  ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dirinya pun meminta agar masyarakat  tidak melakukan tindakan anarkis dan pengrusakan ketika menyampaikan aspirasi.
Di tempat yang sama, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sultra, Drs H Rustam Tamburaka MSi menilai, UU Cipta Kerja sangat bagus dalam mendorong investasi dan lapangan kerja. Dengan banyaknya  investasi dan terbukanya lapangan kerja, kata dia, pasti akan membuat masyarakat lebih sejahtera lagi.
Dirinya pun meminta kepada masyarakat yang menolak dengan melakukan unjuk rasa agar santun dan jangan anarkis dan melakukan perusakan fasilitas publik.
Kombes Pol La Ode Proyek mengajak masyarakat untuk memedomani dan memahami  UU No. 9 Tahun  1998. Dalam UU tersebut menyebutkan, negara Indonesia membebaskan warganya untuk mengeluarkan pendapat di depan umum seperti aksi demonstrasi. Kegiatan itu dilindungi undang-undang. Selama tujuannya hanya menyampaikan aspirasi.
Dia menambahkan, dalam UU tersebut juga dikatakan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Harapan kami di Polda Sultra,  marilah kita melakukan suatu penyampaian  pendapat dengan santun, damai  tanpa anarkis. Insya Allah Polda Sultra akan melaksanakan pengawalan, pengamanan terhadap kegiatan itu. Kapan Kantibmas itu bagus, berarti pekerjaan pun akan banyak. Investor akan  banyak masuk di Sultra,” ucapnya.
Di akhir talkshow LM Bariun menegaskan, investasi  di Indonesia memerlukan kepastian hukum. Hingga saat ini pemerintah selalu mencari jalan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Menurut dia, adanya UU Omnibus Law itu adalah bagian mengharmonisasi beberapa ketentuan UU menjadi satu produk UU.
“Omnibus Law  merupakan satu UU yang membawa kesejahteraan  untuk masyarakat melihat potensi kita di Sulawesi Tenggara cukup baik,” terangnya. (rls)
Facebook Comments