-IKLAN-

Pemilih Pilkada 2020 di Sultra Lebih Banyak Perempuan

146
Muh Nato Alhaq.

KENDARI, BKK- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak dari 7 Kabupaten yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020.

Berdasarkan data itu juga ditemukan jumlah pemilih perempuan lebih besar dari pemilih berjenis kelamin laki-laki. Secara kumulatif, pemilih perempuan sebanyak 311.405 sedangkan pemilih pria 311.223. Selisih 182 orang.

Koordinator Divisi (Kordiv) Perencanaan Data dan Informasi KPU Sultra Muh Nato Alhaq secara umum memaparkan, Minggu (18/10), jumlah DPT di Konsel sebanyak 203.339 jiwa.

KPU Sultra.

Dengan rincian pemilih berjenis kelamin laki-laki sebanyak 103.284 jiwa dan pemilih perempuan yakni 100.055 jiwa.  Terdapat 632 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Konsel.

“Menyusul kabupaten Muna dengan jumlah DPT sebanyak 143.128 jiwa, rinciannya pemilih laki-laki yakni 68.506 jiwa dan perempuan 74.622 jiwa dengan 409 TPS. Kolaka Timur (Koltim), jumlah DPT sebanyak 83.984 jiwa, pemilih laki-laki yakni 43.001 dan pemilih perempuan 40.983 jiwa,” rinci Nato.

Ia melanjutkan, Wakatobi dengan jumlah DPT sebanyak 73.918 jiwa, sebanyak 36.351 pemilih laki-laki dan 37.567 pemilih perempuan. Dan terdapat 274 TPS.

Kemudian, Konawe Utara (Konut) DPT yang ditetapkan sebanyak 46.123 jiwa. Di mana pemilih laki-laki sebanyak 23.658 jiwa dan perempuan sebanyak 22.465 jiwa dengan total 199 TPS yang tersebar.

“Buton Utara (Butur) jumlah DPT sebanyak 45.352 jiwa. Pemilih laki-laki 22.899 jiwa dan perempuan 22.453 jiwa dengan 170 TPS. Terakhir, Konawe Kepulauan (Konkep) dengan jumlah DPT sebanyak 26.784 jiwa, pemilih laki-laki sebanyak 13.524 jiwa dan pemilih perempuan 13.260 jiwa. Jumlah TPS 101,” ujarnya.

Nato mengatakan, setelah dilakukannya penetapan DPT pada 15-16 Oktober lalu, pihaknya akan menyusun daftar pemilih tambahan (DPTb). Sebelumnya, beragam masalah terjadi sehingga rapat pleno 2 hari itu diwarnai penundaan beberapa jam oleh KPU Kabupaten penyelenggara pilkada.

“Diantaranya LO pasangan calon (paslon) yang mencermati pindah-masuk di akhir penetapan DPT yang mereka curigai bagian dari mobilisasi dari daerah non pilkada dan dituding menguntungkan calon tertentu,” kata Nato.

Menurut LO paslon, sambung Nato, seseorang terdaftar ganda karena ada penduduk yang tidak jujur sehingga mengantongi lebih dari 1 kartu tanda penduduk (KTP), seseorang yang belum perekaman sementara tetapi sudah memiliki kartu keluarga (KK) baru di daerah pilkada dan beragam permasalahan administrasi kependudukan lainnya.

“Olehnya, KPU kembali melakukan tracing dan verifikasi administrasi bahkan faktual terhadap temuan tersebut. Baik yang disampaikan paslon maupun Bawaslu. Secara khusus kami juga  memberikan apresiasi luar biasa kepada Dinas Dukcapil seluruh daerah pilkada yg sangat aktif menindaklanjuti semua bersama KPU,” pungkasnya. (p5/iis)

Facebook Comments