-IKLAN-

Nur Alam Komentari Proyek Jalan Kendari-Toronipa

449
Nur Alam

KENDARI, BKK- Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2 periode, Nur Alam, turut mengomentari pembangunan jalan Kendari-Toronipa yang digagas Gubernur Ali Mazi. Proyek ini salah satu program andalan pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN).

Panjang jalan secara keseluruhan yang harus diselesaikan adalah 14,5 kilometer (km), dengan pelaksanaan tahap pertama di 2019 sepanjang 3,42 km, dan sisanya sementara dikerjakan sepanjang 11,145 km dengan lebar jalan 27 meter.

Menanggapi itu, Nur Alam mengatakan, dirinya tidak akan mengomentari pekerjaan jalan tersebut, namun kata dia, ia hanya memberikan gambaran sesuai kebutuhan, regulasi, kebijakan dan pelaksanaan dari sebuah gagasan pembangunan atau pekerjaan yang sifatnya strategis atau masuk dalam kategori strategis.

“Nah, kalau untuk pembangunan jalan. Jalan itu ada kualifikasi, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan lintas nasional dan ada jalan nonkualifikasi,” katanya.

Nonkualifikasi, sambung dia, maksudnya dia tidak masuk kabupaten, tidak masuk provinsi dan tidak masuk pusat tapi bisa dibiayai.

“Karena didalam pelaksanaan pekerjaan jalan itu dalam kualifikasinya itu ada klaternya juga sesuai dengan sumber anggaran,” papar mantan Gubernur Sultra 2 periode, saat ditemui RSUD Bahteramas Provinsi Sultra, dalam rangka kunjungan menjenguk saudaranya yang sedang sakit, Minggu (4/10).

Ia melanjutkan, ada juga yang disebut dengan jalur arteri. Jalan-jalan ini fungsinya menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah yang lain atau membuka wilayah-wilayah baru yang terisolir.

“Nah, khusus untuk pembangunan jalan yang lebarnya 7 meter itu klasifikasi jalan arteri. Biasanya untuk melakukan pengembangan jalan tersebut ada hitungan geometriknya, hitungan geometrik diatur dalam peraturan pemerintah atau Kepmen PU. Jadi, misalnya, jalan yang lebarnya 7 meter itu harus ada standar LHR (lintas harian rata-rata). Satu poros jalan yang ditingkatkan itu ada hitungannya,” jelasnya.

Jalan lebar 7 meter, lanjut Nur Alam, maka LHR itu sendiri minimal 6.000 kendaraan setiap hari, sampai dengan 20 ribu.

“Nah kalau dia sudah punya luas yang melebihi dari 7 meter maka dia masuk kategori jalan tol. Jalan tol itu lintasan hariannya, kalau pedoman geometrik Indonesia, itu harus dilintasi oleh kendaraan minimal 100 ribu kendaraan per hari,” ungkapnya.

Dasar itulah, ujar dia, yang menjadi pertimbagan sebab-sebab pembukaan akses jalan, yang dimaksudkan untuk membuka hubungan transportasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain.

“Nah, ada beberapa aktivitas yang mendorong akses perhubungan. Yang pertama, jumlah penduduk dan lintasan pengguna jalan itu dalam hubungan sosial. Kedua, jika daerah itu masuk kawasan industri, otomatis lintasan produksi untuk menunjang hasil-hasil produksi industri. Dan yang ketiga, industri pariwisata jikalau di sana adalah wilayah yang menjadi sentral kegiatan kepariwisataan, sehingga aktivitas hilir mudik untuk orang di saat berwisata juga pasti mengalami peningkatan,” ungkapnya.

NA bilang, beberapa indikator tersebut yang biasanya mendorong proses pembukaan akses jalan dari dan menuju, itu ditingkatkan.

“Sebagai contoh dulu, kurang lebih 10 tahun yang lalu sebelum rumah sakit Bahteramas ini kita bangun, volume lalu litas lintasan harian yang datang ke Baruga ini tidak sebesar sekarang. Makanya dulu, jalan kita satu arah, karena hanya cukup jalan orang dari kota ke bandara, itu aja yang melintas,” bebernya.

“Nah, setelah kita bangun ini rumah sakit, otomatis bertambah pengguna ruas jalan. Karena, orang masuk rumah sakit, pelayanan kesehatan, otomatis volume kendaraan bertambah. Ruas jalan juga mesti kita tingkatkan, yakni lebarkan.

“Itulah, setiap pemimpin pasti punya kebijakan tetapi suatu kebijakan itu harus didasari oleh aturan-aturan dan ketentuan yang mendukung kebijakan itu, sehingga apa kita tidak boros dalam melaksanakan pembangunan dan apakah tepat sasaran,” tambahnya.

Dikatakan juga, dalam membagun ada skala prioritas dan juga harus menghitungkan residunya. Yakni nilai penyusutan, termasuk pemeliharaan (maintenance)

“Jadi, bayangkan kalau kita membuat suatu pembangunan tapi akhirnya tidak bisa memberikan pengembalian. Kalau dalam ekonominya itu disebut dengan sebuah analisis profitabilitas yang menghitung antara nilai investasi, waktu, keuntungan, dan efisiensi. Harusnya ada itu. itulah menjadi dasar feasibility study untuk membangun suatu kebijakan. Karena, walaupun itu uang negara tapi setiap dikeluarkan untuk kepentingan pembangunan harus jelas output dan outcome-nya. Jadi harus ada hitunganya,” ungkapnya.

Masih kata dia, okelah bahwa setiap pemimpin punya prioritas masing-masing, itu diskresi setiap pemimpin dan tentu setiap pembangunan yang dibangun oleh pemimpin itu pasti ada guna dan manfaatnya.

“Nah, kalau menyinggung tadi soal pembangunan Jalan Toronipa,kalau saya lihat di media, anggaranya cukup signifikan. Seharusnya, kalau bisa saya memberikan usulan, yang lebih prioritas itu adalah pembangunan melanjutkan upaya pemerintah daerah di era saya untuk membangun Jembatan Baruta yang menghubungkan Pulau Muna dan Pulau Buton.

“Dan itu, sudah masuk di master plan pemerintah pusat, dalam hal ini Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Jad, sudah menjadi program nasional yang disetujui oleh pusat, bahkan pemerintah daerah sudah menyiapkan perencanaan sudah masuk tahap detail engineering design (DED) untuk pembangunan itu. Ini pun masih dilakukan pengkajian-pengkajian lebih mendalam,” tutupnya. (m3/iis)

Facebook Comments