-IKLAN-

Itjen Kemendikbud Gelar Kampanye Anti Fraud  di USN Kolaka Secara Virtual

211
Rektor USN Kolaka, Dr Azhari saat melakukan pertemuan secara virtual dengan Itjen Kemendikbud RI di Ruangan Rektorat USN, Selasa (6/10).

KOLAKA, BKK – Guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Jenderal (Itjen)  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI melaksanakan kampanye membudayakan anti fraud (penggelapan, kecurangan) di Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka secara virtual

Kegiatan tersebut dibuka Rektor USN Kolaka Dr Azhari yang diikuti 20 orang staf yang terdiri atas pengelola keuangan dan satuan pengawas internal, dan juga dari Sekretaris Itjen Kemendikbud Thamrin Kasman dan dua Staff Kemendikbud lainnya.

Azhari dalam sambutannya mengatakan, selama ini untuk mencegah terjadinya fraud di lingkungan kampus, dalam hal pengelolaan keuangan, selalu dikedepankan transparansi dengan menginformasikan ke publik yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran seperti pembangunan kampus dan lainnnya. Jadi, kata dia, tidak ada lagi upaya penggelapan dan tindakan curang di kampus Merah Marun itu.

“Manajemen keuangan yang sudah di-APBN-kan sudah jelas dalam DIPA, itu bukan lagi rahasia, sehingga itu harus kita buka kepada publik dan memang sudah kita buka dari pusat hingga ke daerah, tidak ada lagi seperti tender yang dimainkan atau sogok menyogok,” tegasnya.

Sekretaris Itjen Kemendikbud Thamrin Kasman mengartikan fraud sebagai penyakit yang dapat menyerang serta menggerogoti organisasi pemerintahan dan dapat memengaruhi kebijakan hanya berimplikasi kepada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Dampaknya, ujar dia, akan menimbulkan kerugian negara yang besar.

“Fraud ini memang kalau boleh saya katakan merupakan virus atau penyakit yang bisa dihinggapi oleh organisasi kita dan memengaruhi kebijakan kita, berimpilkasi kepada pihak-pihak yang diuntungkan. Adanya pihak yang menggerogoti, mungkin adanya pengurangan anggaran bisa menyebapkan kerugian negara,” ucapnya.

“Oleh karena itu karena adanya bentuk penyakit fraud atau kecurangan, sebetulnya dari segi perspektif kehidupan sosial bahkan dari perspektif agama, mengingatkan kia bahwa sebetulnya kecurangan ini jangan sampai menghinggapi perilaku kita dalam menyelenggarakan tugas, juga mengorganisasi kita untuk menyelenggarakan kebijakan dan anggaran,” urai Thamrin. (m5)

Facebook Comments