Dampak Covid-19, Capaian Ekonomi Makro di Bumi Anoa Menurun

53
Ali Mazi.

KENDARI, BKK – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyampaikan, pandemi coronavirus disease (Covid-19) berdampak terhadap pencapaian ekonomi makro di Indonesia, utamanya di Sultra yang mengalami penurunan.

“Pertumbuhan ekonomi di Sultra pada triwulan II mengalami kontraksi atau minus pertumbuhan sebesar 2,39%,” ujar Ali dalam rapat paripurna di DPRD Sultra tentang jawaban Gubernur Sultra atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD Sultra terhadap Raperda APBD Perubahan 2020, Senin (19/10).

Menurutnya, capaian indikator kemiskinan Sultra sampai dengan Maret 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 11%. Sementara capaian indikator tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi.

“Berdasarkan capaian tersebut dan dengan pertimbangan kondisi pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, maka pemerintah provinsi (pemprov) Sultra berupaya lebih fokus dan secara moderat menargetkan indikator makro ekonomi. Sebagaimana termuat dalam perubahan kebijakan umum APBD 2020,” papar politikus Partai NasDem ini.

Terkait postur pendapatan yang mengalami perubahan, Ali menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) terjadi penurunan sebesar 9,58% dari anggaran semula sebesar Rp4,432 triliun menjadi Rp4,008 triliun.

Kemudian penurunan komponen PAD sebesar 21,19% dihitung berdasarkan perkiraan riil realisasi penerimaan PAD yang telah diperkirakan sampai dengan 31 Desember 2020.

“Realisasi PAD sampai dengan September 2020 secara keseluruhan terealisasi sebesar 57,63%. Dengan rincian, realisasi PKB 60,56%, BBNKB 62,87%, PBB-KB 61,40%, pajak air permukaan 68,50%, pajak rokok 41,92%, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor 62,69%,” rinci Ali.

Sedangkan retribusi daerah teralisasi 13,11%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 0,24% dan lain-lain PAD yang sah teralisasi 94,02%.

“Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan sektor swasta yang berkontribusi dalam peningkatan PAD. Pada tahun 2021, pendapatan daerah diharapkan kembali meningkat,” tuturnya.

Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, dana penyesuaian dan otonomi khusus, kata Ali, yang berasal dari hibah pemerintah pusat merupakan program hibah jalan daerah (PHJD) dan program readsi yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga petani kecil di pedesaan juga mengalami penurunan.

“Secara keseluruhan, penurunan postur pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan mengacu pada alokasi dana transfer daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Seperti Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan APBD 2020 dan peraturan menteri keuangan terkait dengan alokasi dana transfer ke daerah. Sehingga besarannya sangat tergantung pada kemampuan keuangan negara. (p5/nir)

Facebook Comments