Bawaslu Endus Potensi Pelanggaran Hak Pilih di Pilkada

29

KENDARI, BKK – Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 7 Kabupaten yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 berjumlah 622.628 orang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai mengendus potensi terjadinya pelanggaran hak pilih yang kemungkinan terjadi di perhelatan 5 tahunan tersebut

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu, Kamis (22/10) mengungkapkan, bahwa adanya potensi terjadinya pelanggaran maupun penyalahgunaan hak pilih terhadap masyarakat di 7 kabupaten yang menggelar pilkada.

“Bawaslu mulai mengidentifikasi adanya potensi kerawanan terhadap kualitas pemilih. Seperti adanya pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik, tidak memenuhi syarat tetapi masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ataupun sebaliknya, memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam DPT,” ujar Hamiruddin.

Atas itu, pihaknya mulai berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan meminta masyarakat untuk turut terlibat aktif dalam melakukan pengawasan selama jalannya tahapan pilkada dan melaporkan ke penyelenggara pilkada setempat jika belum masuk dalam daftar pemilih.

Pihaknya berharap, saat pemungutan suara 9 Desember nanti, tidak terjadi pelanggaran hak pilih terhadap satupun masyarakat yang memenuhi syarat.

“Kepada KPU di 7 kabupaten, Bawaslu meminta agar tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya dan bekerja secara profesional. Serta tidak terpengaruh pada hal yang dapat merusak integritas KPU,” tandasnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI merilis indikator kerawanan hak pilih pada pelaksanaan pilkada 2020. Diantaranya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar di DPT, pemilih tidak memiliki KTP-El, pemilih tidak memenuhi syarat namun terdaftar di DPT.

Kemudian daftar pemilih khusus (DPK) tidak masuk DPT, penyusunan daftar pemilih tidak menggunakan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) sebagai data pembanding, data pemilih tidak dimutakhirkan berdasarkan masukan masyarakat, daftar pemilih ganda-KPU tidak melakukan pendataan (coklit), hilangnya hak pilih masyarakat akibat tidak tersedianya alat perekam identitas di kecamatan maupun kabupaten/kota, data dalam sistem informasi data pemilih tidak valid, dan pendataan coklit yang tertunda akibat lokasi yang sulit dijangkau. (p5/nir)

Facebook Comments