24 ASN Terlibat Politik Praktis Selama Masa Kampanye, Terbanyak di Muna

28
Hamiruddin Udu. (FOTO: AINI/BKK)

KENDARI, BKK – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat sudah ada 24 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam politik praktis selama 3 pekan terakhir berjalannya masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Sultra.

Kampanye pilkada 2020 berlangsung selama 71 hari. Yakni sejak 26 September dan akan berakhir pada 5 Desember 2020.

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan, pelanggaran netralitas yang dilakukan para ASN tersebut tidak lain karena turut mengampanyekan salah satu pasangan calon (paslon). Sebagian besar dari mereka melakukannya melalui media sosial (medsos).

“ASN yang terlibat politik praktis terbanyak ditemukan di Kabupaten Muna yakni 8 orang. Kemudian menyusul Konawe Utara (Konut) 7 orang, Konawe Selatan (Konsel) 5 orang, Wakatobi 2 orang, dan Konawe Kepulauan (Konkep) 2 orang,” rinci Hamiruddin, Senin (19/10).

Atas temuan tersebut, pihaknya telah meneruskan laporan netralitas ASN kepada Komisi ASN (KASN) untuk diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Hamiruddin menjelaskan, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Pemilihan, pejabat BUMN/BUMD, ASN, Polri, TNI, serta kepala desa dan perangkat desa atau lurah dan perangkat kelurahan atau sebutan lainnya, tidak boleh terlibat dalam politik praktis termasuk kampanye.

“Banyaknya ASN yang melanggar netralitas tidak jauh dari adanya iming-iming promosi jabatan jika calon yang didukungnya terpilih nanti,” pungkasnya. (p5/nir)

Facebook Comments