Tes Kesehatan Cakada Dipusatkan di RS Bahteramas

32
Ilustrasi

Seluruh calon bupati dan wakil bupati yang akan tampil berlaga dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Sulawesi Tenggara (Sultra) wajib mengikuti tes kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan RS Bahteramas Kendari sebagai pusat pemeriksaan cakada pada 4-11 September nanti.

LAPORAN: AL QARATU AINI, KENDARI.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi (rakor) yang diikuti oleh KPU kabupaten di 7 daerah yang akan menggelar pilkada, maka diputuskan RS Bahteramas sebagai penyelenggara pemeriksaan kesehatan para cakada.

Pertimbangan tersebut, kata pria yang akrab disapa Ojo ini, karena RSUD Bahteramas sebagai rumah sakit yang memenuhi standar, baik dari sisi peralatan maupun tenaga kesehatan.

“Selama ini, RS Bahteramas kita ketahui sudah berpengalaman. Olehnya, untuk pengurusan cakada akan dilakukan di rumah sakit yang terletak di pusat ibu kota provinsi, di Kendari,” kata Ojo.

Ojo melanjutkan, tes kesehatan cakada yang akan dilaksanakan selama sepekan nantinya, akan dibagi menjadi 3 bagian yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan kesehatan.

“Yang pertama kesehatan jasmani yaitu bakal dilihat kesehatannya, kemudian rohani yakni dari segi psikologisnya. Selain itu, mereka juga wajib lolos tes penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang nantinya diperiksa di laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan,” kata Ojo.

Ia pun menekankan bahwa para dokter yang menjadi bagian dari tim tes kesehatan cakada dipastikan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta mengantongi surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) yang berlaku serta tentu saja harus ditunjuk IDI wilayah atau IDI cabang.

“Selain itu, dokter yang menjadi tim pemeriksa kesehatan cakada dipastikan bukan anggota partai dan juga bukan dokter pribadi atau juga bukan sanak famili atau kerabat dari kandidat,” jelasnya.

Selain dokter spesialis, KPU juga akan melibatkan ahli psikologi. Syaratnya, ia tercatat sebagai anggota Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA) yang berlaku.

“Juga mesti mengantongi sertifikat sebutan psikolog (SSP) yang dikeluarkan oleh Himpsi, termasuk memiliki surat ijin praktek psikologi (SIPP) yang masih berlaku,” tambahnya.

Syarat lainnya, psikolog tersebut minimal mempunyai pengalaman dalam melaksanakan tes psikologi sekurang-kurangnya 5 tahun, dan khusus untuk interview mendalam dapat dilakukan oleh psikolog dengan pengalaman 10 tahun termasuk mempunyai kemampuan untuk melakukan asesmen dengan alat yang ditetapkan PP Himpsi.

“Hasil pemeriksaan paling lambat 12 September 2020 ke KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Bakal pasangan calon hanya akan dilayani memeriksakan kesehatan jika sudah mendaftar dan diberi pengantar pemeriksaan oleh KPU kabupaten,” tandasnya. (*)

Facebook Comments