Pembentukan Kecamatan Nambo Sementara Dikaji Pemprov

49
Hj Siska Karina Imran. (FOTO: MITA/BKK)

KENDARI, BKK – Pembentukan Kecamatan Nambo hingga kini masih dalam proses kajian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Wakil Wali Kota (Wawali) Kendari Hj Siska Karina Imran, Rabu (16/9) mengatakan, pengawasan oleh pemprov dilakukan dalam upaya menghindari terjadinya kesalahan administrasi, yang pernah dilakukan di 2017 lalu.

Akibatnya, sambung dia, pembentukan Kecamatan Nambo tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri).

“Hasil konsultasi dengan Kemendagri bahwa akselerasi perbaikan administrasi harus melengkapi lampiran berupa, raperda batas wilayah administrasi Kecamatan Nambo, dengan titik kordinat perbatasan yang berbatasan langsung dengan Konawe Selatan (Konsel), dan penerbitan nomor registrasi ulang persetujuan Pemprov Sultra atas pembentukan Kecamatan Nambo yang dilaksanakan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Kendari,” ujarnya.

Olehnya itu, lanjutnya, pada 11 Oktober 2019 nanti, pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Konsel telah melakukan peninjauan lokasi ditandai dengan perekaman patok kordinat melalui GPS, yang dikuatkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan tapak batas kordinat dan wilayah administrasi Kecamatan Nambo dengan Kecamatan Moramo Utara.

“Penjelasan tentang tapak batas daerah, dilakukan dengan metode kartometrik atau  penelusuran/penarikan garis batas pengukuran atau perhitungan posisi titik jamak serta luas  cakupan wilayah, dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pendukung,” tandasnya.

Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari H Subhan ST menjelaskan, sebagai implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, tentang penugasan batas daerah, harus memenuhi persyaratan dasar teknis dan administratif.

“Daerah harus memiliki kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, dan jumlah penduduk, serta  luas daerah . Disamping itu, faktor lain dalam terbentuknya suatu daerah adalah faktor keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah,” tutupnya. (m1/nir)

Facebook Comments