Langka dan Harga Meroket, Pertamina Dorong Pemda Terapkan Kartu Kendali Elpiji 3 Kg

37
Ilustrasi

KENDARI, BKK- Masyarakat tak henti-hentinya mengeluhkan kelangkaan dan kenaikan harga elpiji 3 kilogram (kg) di Kota Kendari. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak Pertamina mendorong agar pemerintah daerah menerapkan kartu kendali.

Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Marketing Operation Region VII Taufiq Kurniawan menjelaskan, penyaluran elpiji 3 kg di Kota Kendari termasuk daerah yang over supply. Sebab, realisasinya selalu berkisar antara 100-110% per bulan dari kuota maupun konsumsi normal rata-rata per bulannya.

Menurut dia, tingginya permintaan masyarakat di era pandemi Covid-19, di mana sebagian besar aktivitas dilakukan dari rumah. Kemudian, kelangkaan dan harga ini akibat ulah dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

Taufiq menegaskan, apabila agen dan pangkalan ditemukan bermain maka pihaknya tidak akan mengambil tindakan tegas jika ada laporan masyarakat dan terbukti benar. Sanksinya dimulai dari teguran lisan, tertulis hingga pencabutan izin usaha dan pemutusan pasokan,” tandasnya.

“Kami juga mendorong agar pemda melakukan penerapan kartu kendali sebagai upaya pengetatan maksimum pengambilan elpiji 3 kg per rumah tangga.  Penerapannya, hanya pemegang kartu Kendali yang boleh membeli elpiji 3 kg dalam jumlah tertentu per bulan,” katanya.

Taufiq menuturkan, pemegang kartu kendali tentunya keluarga prasejahtera. Semua data tersebut ada di pemerintah daerah.

Dia memandang, upaya lebih maksimal untuk membantu monitoring elpiji 3 kg, dibandingkan upaya lain yang telah dilakukan.

Dibeberkan, dalam libur panjang Tahun Baru Hijriyah yang lalu, pihaknyatelah menambahkan 12.306 tabung untuk antisipasi kenaikan harga dan melayani kebutuhan elpiji 3 kg yang sangat tinggi di era pandemi.

“Upaya tersebut tak akan maksimal, apabila kita yang tergolong mampu membeli perabotan mahal, tapi masih merampas hak masyarakat miskin dengan tidak beralih menggunakan elpiji Bright Gas kemasan 5,5 kg-12 kg yang tersedia di pasaran,” kata Taufiq.

Sementara, Kepala Bidang Pengaduan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Sultra R Sutomo mengakui, penertiban di tingkat pengecer merupakan kewenangannya. Acuannya yaitu harga eceran tertinggi (HET) Rp17.900,- untuk wilayah Sultra.

“Jadi apabila ada pengecer atau toko yang menjual jauh di atas harga tersebut, kami akan tertibkan bekerja sama dengan Polda Sultra. Dan, restoran yang masih menggunakan elpiji 3 kg juga akan kami tertibkan,” pungkasnya. (m4/man)

Facebook Comments