Dewan Minta Perubahan Harus Sesui UU yang Berlaku

20
Ketua Bapemperda saat menyampikan pandagan fraksi tentang Raperda perubahan Perda nomor 3 tahun 2017. (FOTO: MITA/BKK)

KENDARI, BKK – 7 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menyetujui  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD untuk dibahas bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

Meskipun ketujuh fraksi menyetujui Raperda tersebut, namun beberapa catatan tetap diberikan kepada pemkot untuk menjadi perhatian dan petimbagan saat membahas raperda tersebut.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kendari Ilham Hamra, Selasa (15/9) menyampaikan, bahwa 7 fraksi meminta agar pemerintah tetap mentaati peraturan sesuai perundang-undangan dalam penyusunan raperda tersebut.

“Fraksi PKS menyarankan, pembasan raperda tersebut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pimpinan dan anggota dewan berbanding lurus dengan kinerja dan fungsinya,” ungkap Ilham dalam rapat paripurna, kemarin.

Sementara, fraksi Golkar lanjut Ilham Hamra berpandagan bahwa peraturan tersebut harus benar-benar terakomodir dalam hal mengatur secara teknis, tentang hak-hak DPRD.

“Sementara, dari Fraksi PAN memita agar proses pembahasan raperda ini dipercepat sehingga bisa memperoleh kepastian hukum, dan dapat berjalan dalam mendapatkan hak unsur pimpinan yang dijamin peraturan,” beber Ilham.

Tak ketinggalan, kata dia, Fraksi PDIP, Gerindra, NasDem dan DKI sama-sama meminta agar pembahasan soal hak keuangan bagi pimpinan dan anggota DPRD, kiranya dapat memperhatikan kondisi keuangan serta kondisi Kota Kendari di tengah pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19). (m1/nir)

Facebook Comments