Maju Dampingi Rajiun di Pilkada Muna, La Pili Terancam Dipecat dari PKS

190
Ketua DPD PKS Muna, Jafaruddin (pakai kopiah) bersama pengurus lainnya usai menggelar konferensi pers, Rabu (5/8).

RAHA, BKK – Keputusan H La Pili untuk maju sebagai bakal calon Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Kabupaten Muna mendapat reaksi keras dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Muna. La Pili yang diusung Partai Demokrat untuk mendampingi LM Rajiun Tumada terancam dipecat dari partainya, PKS.

Saat menggelar konferensi pers yang digelar di Kantor DPD PKS Muna, Rabu (5/8), Ketua DPD PKS Kabupaten Muna, Jafaruddin SE Ak mengatakan, dengan tampilnya La Pili mendampingi Rajiun Tumada dari Partai Demokrat, secara otomatis tidak lagi menjadi kader PKS.

“H La Pili itu masih kader PKS kalau di DPP. Tapi dengan posisi beliau hari ini tampil mendampingi Rajiun dalam Pilkada Muna dari Partai Demokrat tanpa sidang etik partai pun, beliau itu sudah keluar dari PKS. Tapi kalau mau dipecat, itu ranah DPP PKS. Saat ini kami di DPD PKS Muna sudah diperintah oleh DPW PKS untuk membuat laporan (kronologis, red), terkait dengan apa yang dilakukan H La Pili untuk disampaikan ke DPP PKS,” kata Jafaruddin kepada wartawan dari sejumlah media di Raha.

Dia menilai, pilihan La Pili yang berseberangan dengan keputusan PKS setelah mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan LM Rusman Emba-Bachrun di Pilkada Muna, merupakan sikap politik pribadi. Oleh karena itu, ujar Jafaruddin, La Pili tidak boleh lagi membawa-bawa nama PKS. “Yang namanya sudah keluar dari PKS dan telah menjadi kader partai lain, Pak H La Pili sudah tidak ada hubungan dengan PKS. Dia tidak boleh lagi bawa-bawa nama PKS ya. Apa yang dia lakukan itu adalah politik pribadinya. Kita malah senang dan berterima kasih beliau sudah keluar dari PKS,” papar pria yang juga berprofesi sebagai ustaz ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua Kader DPD PKS Kabupaten Muna, Milwan. “Kader PKS itu tidak bisa keluar dari kegiatan partai. Jika ada kader yang sudah bergeser dari garis partai, berarti dia sudah keluar dari partai (PKS, red). Kalau sanksi partai pasti ada, apakah itu pemecatan. Kita tunggu keputusan DPP PKS,” kata Milwan.

Sampai berita ini dirilis, belum ada tanggapan dari La Pili mengenai reaksi dan pernyataan dari DPD PKS Muna ini. (tri)

Facebook Comments