Keputusan Terbaru: MTQ Sultra Dilaksanakan secara Virtual

184

KENDARI, BKK- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengeluarkan keputusan terbaru soal pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-28. MTQ tetap digelar 27-29 Agustus, namun dilakukan secara virtual, karena pertimbangan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra Syaifullah mengatakan, berdasarkan surat tertanggal 4 Agustus 2020 tentang pertimbangan kembali kegiatan MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dalam masa pandemi Covid-19, maka pihaknya mengadakan rapat pada 18 Agustus lalu.

“Pada pertemuan itu dihadiri oleh asisten, perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) Sultra, Kepala Biro Kesra, para kiai, dan perwakilan dari beberapa kabupaten/kota se-Sultra,” paparnya, Minggu (23/8).

Dalam pertemuan tersebut, ungkap dia, ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya pelaksanaan MTQ akan tetap dilaksanakan namun pelaksanaannya dilakukan secara spesifik.

“Pelaksanaannya akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2020 dan disepakati akan dilaksanakan secara virtual, sebagaimana sesuai arahan Gubernur yang menyatakan bahwa komitmen untuk melaksanakan MTQ ini akan tetap dijalankan tetapi dilaksanakan secara virtual karena alasan untuk menghindari perkumpulan banyak orang,” bebernya.

Masih kata dia, walaupun dilaksanakan secara virtual, lomba ini akan dipantau oleh tim khusus yang telah ditetapkan oleh gubernur dan terbuka dalam pelaksanaannya.

“Berdasarkan juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) terkait perubahan rekrutmen sistem, MTQ kali ini dilaksanakan secara virtual dan semi virtual,” jelasnya.

Yang virtual, beber dia, yaitu virtual karya tulis ilmiah dilaksanakan 2 babak, kemudian virtual fahmil quran yang dilaksanakan 1 babak. Virtual seni baca dilaksanakan secara perekaman dan diberikan 3 judul, virtual seni kaligrafi, dan virtual menghafal quran.

“Untuk seluruh kelengkapan sarana, dilengkapi oleh kesra (bagian) kesejahteraan rakyat (kesra) masing-masing.  Pelaksanaannya akan dipusatkan di kantor gubernur. Selain itu, akan dibuatkan buku panduan khusus untuk menjelaskan manual prosedur kegiatan,” katanya. (m3/iis)

Facebook Comments