Titik Rawan Pelanggaran Tahapan Pencalonan

125
Ilustrasi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 mengharuskan para penyelenggara maupun pengawas pemilu menyusun strategi baru demi lancarnya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Otomatis, potensi pelanggaran pilkada pun bakal menjadi berbeda.

LAPORAN: AL QARATU AINI QURAISIN, KENDARI.

Pertama kalinya, pilkada serentak digelar di tengah bencana nonalam. Hal ini membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus merancang kembali potensi pelanggaran-pelanggaran yang bakal terjadi atas pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo membeberkan, pihaknya setidaknya telah mengidentifikasi 6 titik rawan tahapan pencalonan. Mengingat, lanjutan tahapan pilkada 2020 kini tengah bergulir dalam tahapan verifikasi faktual calon perseorangan.

Dewi menuturkan, indeks kerawanan pilkada yang telah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dapat menjadi alat pencegahan dini pengawas pemilu.

Ia memaparkan, 6 titik rawan tahapan pencalonan tersebut diantaranya, ketika petugas pemungutan suara (PPS) tidak melakukan verifikasi faktual calon perseorangan dengan benar, pendaftaran paslon pada detik-detik terakhir, konflik pengurus partai politik (parpol), pemberian imbalan dalam pencalonan atau mahar politik, dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan dan calon, dan dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan.

“Bisa jadi, PPS luput dalam melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan bapaslon perseorangan. Tentu, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional dan juga menegakan asas jujur dan adil dalam proses pemilihan, tindakan PPS dengan tidak melakukan verifikasi faktual bakal merugikan atau menguntungkan bapaslon tertentu,” ujar Dewi dalam konferensi video bersama Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) baru-baru ini.

Yang kedua, lanjut dia, pendaftaran bapaslon pada injury time. Ia mengaku banyak mendapatkan kasus atas bapaslon yang menyerahkan dokumen pendaftaran pada saat sudah mendekati batas waktu pendaftaran calon. Sehingga, kata dia, pihaknya biasanya menggunakan waktu kalender 1×24 jam. Pukul 24.00 menjadi batas waktu terakhir. Tetapi akibatnya, tidak ada waktu yang cukup bagi KPU (komisi pemilihan umum) untuk memeriksa kelengkapan dokumen bapaslon tersebut.

“Kemudian, konflik kepengurusan parpol. Tetapi kita tidak berharap ini terjadi, karena saat ini bisa kita pastikan tidak ada kepengurusan ganda. Salah satu titik rawan itu berkaitan dengan konflik urusan parpol yang mengakibatkan munculnya rekomendasi parpol kepada lebih satu bapaslon,” katanya.

Lalu, lanjut dia, pemberian imbalan dalam proses pencalonan atau familiar dikenal dengan istilah mahar politik. Walaupun penggunaan mahar politik ini tidak ada dalam ketentuan undang-undang (UU). Bahwa ada proses pencalonan yang disusupi atau diikutkan dengan tindakan-tindakan yang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana dalam proses pencalonan ada penyerahan imbalan uang kepada parpol untuk mendapatkan rekomendasi demi diusung parpol.

“Dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan calon dan calon juga merupakan hal yang perlu kita waspadai. Bahwa dokumen yang kerap dipalsukan dalam pencalonan adalah ijazah. Tetapi tidak menutup kemungkinan atas dokumen-dokumen lainnya. Tetapi pada banyak kasus yang sudah ditangani oleh Bawaslu, baik itu di pemilu maupun pilkada, dokumen yang banyak dipalsukan adalah terkait dengan ijazah,” paparnya.

“Ini menjadi tantangan yang besar buat kita karena memang proses penelusuran untuk memastikan kebenaran dalam dokumen ini tentu harus melalui aktivitas pertemuan secara fisik dengan orang-orang yang punya kewenangan untuk memberikan penilaian. Nah sementara di masa pandemi Covid-19 ini tentu ada pembatasan-pembatasan aktivitas, ada pemberlakuan pembatasan fisik dan banyak protokol kesehatan yang harus kita taati,” imbuhnya.

Yang terakhir, Dewi bilang, titik rawan tahapan pencalonan adalah yang berhubungan dengan dukungan palsu bapaslon perseorangan. Di Bawaslu, kata dia, sudah sampai pada tahapan penyidikan di mana berdasarkan hasil pengawasan yang juga dijadikan temuan dan atas laporan masyarakat, mereka yang merasa tidak memberikan dukungan namun namanya dicatut di dalam dukungan bapaslon perseorangan.

“Maka kerja-kerja pengawasan sudah dilakukan oleh pengawas pemilu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan ini harus menjadi kehati-hatian bagi bapaslon agar tidak melakukan pelanggaran baik perseorangan maupun yang diusung oleh parpol,” katanya.(*)

Facebook Comments