Realisasi Pajak Semester I Kota Kendari Baru 22,17%

49
Ilustrasi

Meski bakal kembali membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 namun masih ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pihak Pemerintah Kota Kendari di APBD 2020. Salah satu kendala adalah belum mampunya memenuhi target pendapatan daerah dari sektor pajak.

LAPORAN: MITA, KENDARI

Bahkan dari total 11 pos penerimaan pajak, untuk semester I tahun 2020 pos seperti pajak penerangan jalan, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), restoran, hotel, pajak bumi dan bangunan, hiburan, reklame, parkir, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan pajak sarang walet, realisasi pajak baru 22,17% atau baru mencapai Rp49,44 miliar, jauh dari target tahun ini sebesar Rp223 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari Sri Yusnita merinci, Selasa (14/7), hingga akhir Juni 2020 realisasi tertinggi dicapai pajak penerangan jalan sebesar Rp20,34 miliar (41,16%), bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) Rp9,45 miliar (19,12%), restoran Rp 6,84 miliar (13,84%), hotel Rp3,92 miliar (7,93%), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp3,46 miliar (7,01%), hiburan Rp3,09 miliar (6,26%), pajak reklame Rp1,18 miliar (2,40%), pajak parkir Rp623 juta (1,26%), pajak mineral bukan logam dan batuan Rp 339 juta (0,68%) dan pajak air tanah Rp 168 juta (0,34%).

Berkait belum mampunya mencapai target, Sri Yusnita mengungkapan, bahwa hal tersebut akibat dampak dari coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang mewabah, sehingga mempengaruhi seluruh sektor penerimaan daerah.

Bahkan kata dia, masih rendahnya penerimaan daerah dari sektor perpajakan dikarenakan sebagian besar wilayah pusat bisnis masih terkategori zona kuning dan merah.

Sehingga, berdampak pada penghasilan para pelaku usaha yang tentunya mempengaruhi pajak yang hendak dipungut pemerintah.

Dan, juga karena para pelaku usaha masih dalam kondisi new normal atau istilah yang kini diubah menjadi adaptasi kebiasaan baru (AKB), pendapatan mereka masih belum stabil.

Di sisi lain, pemkot memperpanjang penundaan pembayaran pajak hingga Juli 2020 mendatang yang tertuang dalam SK Wali Kota Kendari Nomor 431 Tahun 2020,” ungkapnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kendari Ilham Hamra mengungkapkan, untuk perbaikan realisasi penerimaan pajak semester II tahun ini, pemerintah kota harus lebih fokus dan maksimal dalam penagihan di 11 sektor penerimaan pajak tersebut. Apalagi, lanjut dia, sekarang beberapa tempat usaha sudah mulai dibuka kembali.

“Beberapa tempat kan sudah dibuka, misalnya restoran, hotel, tempat hiburan malam, wisata, dan lainya, Itu harus segera ditagihkan. Setidaknya target yang masih jauh di semester I 2020, bisa ditingkatkan pada semester II 2020. Sebelum APBD 2021 diketuk,” terang Ilham Hamra, Selasa (14/7).

Politikus Partai Demokrat ini juga mendesak pemerintah kota untuk mulai menjalankan penerimaan pajak dari 6 perda yang baru ditetapkan DPRD, berupa pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel, pajak air bawah tanah, dan pajak hiburan. Ditambah pajak sarang burung walet.

Wali Kota Kendari H Sulkarnain mengapresiasi capaian Bapenda. Menurutnya, bukan hal yang mudah bagi pihaknya memungut pajak ditengah pandemi Covid-19, mengingat sebagian besar objek pajak terganggu pendapatannya. Untuk memaksimalkan pajak, pihaknya sudah menginstruksikan kepada Bapenda agar lebih memaksimalkan alat perekam pajak. Begitu juga OPD lain di instruksikan untuk pandai mencari sumber pendapatan baru yang bisa menopang perekonomian daerah.

“Kita harus syukuri capaian yang diperoleh. Berbagai kebijakan telah kami keluarkan termasuk menunda pembayaran pajak hingga bulan ini. Oleh karenanya saya kembali mengajak kepada seluruh warga metro untuk senantiasa wabah ini segera hilang dari bangsa kita agar roda perekonomian bisa berjalan seperti biasa. Saya juga mengimbau para pelaku usaha untuk senantiasa jujur atas hasil usaha yang diperoleh, “ tutup Zulkarnain. (*)

Facebook Comments