Perda Masker Tidak Jadi Dibahas, Dewan Harap Pemkot Keluarkan Perwali

63
Ilham Hamra (FOTO: MITA/BKK)

KENDARI, BKK – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari ingin menyusun materi Peraturan Daerah (Perda) tentang pengunaan masker harus dibatalakan. Pasalnya, anggaran untuk menyusun perda tersebut tidak ada.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kendari Ilham Hamra, Selasa (28/7) mengatakan, karena terkendala anggaran, terpaksa perda yang diinisiasi Kementerian harus batal dibahas tahun ini. Namun, pihaknya berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengeluarkan peraturan wali kota (perwali) terkait pengunan masker tersebut.

“Untuk tahun ini kita tidak ada anggaran, sehingga perda ini kita belum bisa laksanakan. Tapi rencananya kita hanya akan mengeluarkan dalam bentuk perwali saja. Kita harapkan, pemkot merespon dengan menerbitkan perwali saja. Karena perwali lebih cepat,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, selain karena terkendala anggaran, kendala lainya karena proses penyusunan hingga ditetapkanya sebuah perda akan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, bisa sampai 1 tahun. Karena prosesnya dari penyusunan naskah, persetujuan dari kementerian, dan kembali lagi ke DPRD.

“Kalau untuk membuat perda prosesnya bisa 1 tahun baru bisa ditetapkan. Makanya kita harapkan cukup perwali yang turun dulu dalam waktu dekat ini. Supaya masyarakat dibiasakan untuk hidup sehat,” paparnya.

Ia pun mengusulkan, jika perwali keluar, alangkah baiknya jika ada sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktvitas, guna mencegah penyebaran Coronavirus disease 2019 (Covid-19). (m1/nir)

Facebook Comments