Pemda Tidak Mesti 100% Ikuti Regulasi Pemerintah Pusat

33
Ilustrasi

Proses belajar mengajar (PBM) dalam jaringan (daring) mendapat sorotan dan keluhan dari berbagai lapisan masyarakat. Keluhan yang sering terdengar terkait PBM daring, mulai biaya paket internet mahal, tidak memiliki gadget, akses internet tidak memadai, kurang menguasai teknologi informasi (IT), sulit menyerap bahan ajar yang disampaikan serta kendala lain.

LAPORAN: SUMARDIN, KENDARI

Sebenarnya pemerintah daerah (pemda) sudah mengetahui permasalahan tersebut, namun pemda sendiri lebih banyak menunggu regulasi pemerintah pusat, sebagai solusi mencari jalan keluar terbaik. Demikian pengamat pendidikan Sulawesi Tenggara (Sultra) Prof Abdullah Alhadza.

“Sebenarnya pemda tidak harus 100%  tergantung mengikuti kondisi nasional, mengingat tidak semua daerah memiliki kondisi atau zona yang sama,” katanya.

Sehingga, lanjut dia, setiap daerah dipacu untuk kreatif menemukan solusi atau peluang yang ideal di masa penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB), di bidang pendidikan dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) saat aktivitas PBM tatap muka di sekolah.

“Seharusnya pemda harus membuat pemetaan berdasarkan klaster kecamatan bahkan sampai kelurahan, karena tidak semua daerah memiliki zona yang sama. Sehingga tidak ada daerah yang  menjadi korban penutupan sekolah tatap muka bagi anak didik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meniadakan PBM tatap muka di sekolah membuat anak didik merasa bosan karena terkesan di penjara. Saat yang sama, orangtua juga merasakan capek yang luar biasa mengharuskan mendampingi anak untuk belajar.

Abdullah Alhadza mengaku pernah berdiskusi dengan Walikota Kendari Sulkarnain terkait ini.

Ia memberikan saran agar dibuatkan klaster berdasarkan zona di sekolah, tentu dengan mewajibkan penerapan prokes yang ketat.

Mulai pengadaan masker, tempat cuci tangan di area sekolah dilengkapi sabun, disinfektan, hand sanitizer, physical distancing, sampai mencegah kerumunan.

“Kita disuruh kreatif menghadapi AKB, jangan sampai kita kalah dengan kondisi ini. Anak didik butuh tumbuh dengan segala aspek, pemerintah tidak boleh hanya menjamin kesehatan tapi pendidikan juga penting,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu guru di sekolah menengah atas negeri (SMAN) di Kendari dengan syarat anonim menuturkan, bila disandingkan PBM daring dan tatap muka, PBM daring yang dilaksanakan selama ini terkesan tidak efektif.

Sebut dia, mulai dari bahan ajar yang disampaikan guru, antusias siswa menerima pelajaran sampai biaya paket yang dibebankan kepada siswa terkesan sangat boros dan memberatkan.

“Sebenarnya kita sendiri berharap PBM tatap muka dapat dibuka kembali, agar PBM berjalan seperti biasa,” katanya. (*)

Facebook Comments