PDIP Kasih Waktu Iskandar Mekuo 1 Minggu untuk Minta Maaf

683
Lukman Abunawas. (FOTO: FAYSAL/BKK)

KENDARI, BKK- Kisruh rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Konawe Utara) 2020 yang dipersoalkan kadernya, Iskandar Mekuo, berbuah surat teguran keras.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas (LA), Rabu (22/7), mengaku telah melayangkan surat teguran keras kepada Iskandar Mekuo, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konut.

Iskandar sebelumnya mengecam keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang menurunkan rekomendasinya pada calon dari petahana Ruksamin dan Abu Haera untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Konut 2020.

LA mengatakan, pihaknya memberikan batas waktu 1 minggu pada Iskandar untuk membuat permohonan maaf.

Jika tidak, tegas dia, Iskandar yang diketahui bakal maju sebagai bakal calon Wakil Bupati (Wabup) Konut mendamping Raup, bakal diberhentikan dari kepengurusan. Bahkan LA menyebut bisa saja Iskandar diberi sanksi pidana.

“Iskandar itu kita berikan teguran keras. Dia, sebagai anggota Fraksi PDIP DPRD Konut sudah membangkang. Artinya, tidak menerima keputusan rekomendasi dari DPP. Akan diberikan sanksi, kemudian boleh juga dipidanakan,” terang LA, saat ditemui usai memimpin rapat konsolidasi internal PDIP Sultra, Rabu (22/7).

LA melanjutkan, jika Iskandar tidak juga membuat permohonan maaf, maka ada sanksi keras dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Menurut LA, pernyataan Iskandar menolak calon yang diusung DPP telah menjatuhkan kewibawaan PDIP.

“Boleh kita pidanakan, karena itu sudah merongrong kewibawaan partai, apalagi dia juga jabatannya bendahara DPC PDIP Konut. Artinya, dia sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi internal PDIP,” kata LA.

Terkait niat Iskandar mencalonkan diri sebagai wabup Konut, LA mengatakan boleh-boleh saja, asalkan siap mundur dari PDIP.

“Dia (Iskandar) harus siap diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD Konut, akan kita PAw dan juga diberi sanksi,” tegas LA.

“Kalau ada kader yang kedapatan mendukung di luar yang direkomendasikan PDIP, itu akan diberikan sanksi hingga diberhentikan dari kepengurusan. Karena, jangankan kader di wilayah pilkada, di daerah yang sedang tidak menggelar pilkada pun wajib mendukung. Ada istilahnya kita memberikan back up pada calon yang diusung,” pungkas Wakil Gubernur (Wagub) Sultra ini. (p5/iis)

Facebook Comments