Pakar Hukum Nilai DPRD Busel Tak Paham Tupoksinya

22
DR Laode Muhaimin SH, LL.M

BATAUGA, BKK – Pakar hukum tata negara (HTN), DR Laode Muhaimin SH, LL.M menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan (Busel) tidak memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Pasalnya, di DPRD Busel saat ini terbelah menjadi dua kubu yang seakan saling mengklaim kebenaran atas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atas pengusutan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Busel, La Ode Arusani.

DR Laode Muhaimin SH, LL.M menjelaskan DPRD Busel harusnya lebih menghormati produk hukum Polri dalam melihat sebuah kasus pidana. Terlebih, penyelidikan dan penyidikan kasus pidana umum merupakan kewenangan penuh ditubuh insitusi kepolisian.

“Kita harus hormati apa yang telah dikeluarkan oleh Polda Sultra dalam melihat kasus dugaan ijazah palsu milik Bupati Buton Selatan, Laode Arusani ini dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Secara tidak langsung kasus ini dianggap selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi selama tidak ada novum baru,” singkatnya.

Lanjut dia, Jika seandainya ada bukti baru (Novum) maka seharusnya Novum itu diarahkan ke kepolisian untuk dipertimbangkan atau tidak dilakukan upaya hukum lainnya untuk membatalkan SP3 yaitu prapradilan.

“Pekerjaan yang dilakukan DPRD terkait pengusutan dugaan ijazah palsu itu hanya akan menuai pelemik dan akan sia-sia tanpa hasil,” jelasnya.

Menurutnya, DPRD Busel tidak boleh melupakan tugas dan kewenangannya. Bahkan, seharusnya para aleg dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terlebih dahulu memilah objek persoalan, apalagi berbicara masalah nasib seseorang.

“Harus memetakkan dulu. Ini yang dipersoalkan ijazah apa, SMP atau SMA. Karna sepengetahuan saya, kewenangan DPRD itu bisa melakukan penyeledikan soal dugaan Ijazah terkecuali persoalan dengan syarat pemilu, dimana syarat pemilu itu adalah ijazah SMA,” jelasnya.

Sementara itu, anggota panitia khusus (pansus) DPRD kabupaten Busel, Aliadi menerangkan sesuai mekanisme pembentukkan panitia khusus dugaan ijazah palsu milik Bupati Busel Laode Arusani dianggap telah sesuai prosedur pembentukkannya. Dimana, paripurna hak angket dewan telah terjadwal melalui rapat bandan musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Busel.

“Memang kalau urusan hukum itu menjadi kewenangan penegak hukum. DPRD tak mencampuri hal tersebut. Yang pasti pansus ini tetap bekerja mengumpulkan fakta-fakta kalaupun ada dugaan dokumen palsu maka akan kami serahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” singkatnya. (r3/r4)

Facebook Comments