Ojol Maxim Diminta Sesuaikan Tarif, Komisi III Ancam Boikot

40
Perkumpulan Masyarakat Ojol Kendari mendesak agar Maxim menerapkan tarif sesuai Permenhub. (FOTO: AINI/BKK)

KENDARI, BKK – Perkumpulan masyarakat ojek online (Ojol) Kota Kendari mendesak perusahaan ojol asal Rusia Maxism, untuk menyesuaikan tarif dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada, Selasa (14/7).

Koordinator lapangan (Korlap) aksi Irwan mengatakan, tarif yang diberlakukan Maxim sejak mulai beroperasi di Kendari, tidak sesuai dengan Permenhub Nomor 12 Tahun Tahun 2019.

Merespon keluhan itu, Anggota Komisi III DPRD Sultra Abdul Salam Sahadia mengatakan, sejak beberapa bulan yang lalu, dewan telah menerima aksi yang sama.

Kemudian, lanjutnya, pihaknya pun sudah menyampaikan ke pihak Maxim untuk menyamakan tarif sesuai permenhub.

“Setelah itu, kita cek kembali pihak Maxim. Ternyata cuma menyesuaikan tarif penumpangnya sesuai permenhub. Tetapi tidak dengan tarif pengantaran atau pengiriman barang dan makanan. Maka, kita minta juga agar tarif pengantaran ini dimasukan,” tekan Salam.

Pihaknya pun mendesak, agar Maxim kembali menyesuaikan tarifnya. Jika tidak, kata Salam, Komisi III akan merekomendasikan pada pemerintah daerah (pemda) agar Maxim dilarang beroperasi.

“Untuk kejelasannya, selanjutkan kita akan laksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang pihak ojol, Maxim, maupun stakeholder terkait,” tutup Salam. (p5/nir)

Facebook Comments