Ini Penjelasan Gubernur Atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Sultra 2019

88
Rapat paripurna DPRD Sultra atas penjelasan gubernur terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sultra tahun anggaran 2019. (FOTO: AINI/BKK)

KENDARI, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna atas penjelasan gubernur terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, pada Rabu (1/7).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, dan dihadiri 32 orang anggota dewan.

Dalam penjelasannya, Gubernur Sultra Ali Mazi memaparkan realisasi pelaksanaan APBD 2019, yakni berdasarkan APBD Perubahan 2019, target pendapatan sebesar Rp4.131.606.314.578. Sementara realisasinya adalah sebesar Rp1.128.441.587.992.

“Pendapatan transfer sebesar Rp3.043.027.272.000 dan realisasinya sebesar Rp2.960.196.139.377. Adapun pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp82.521.176.000 dan realisasinya sebesar Rp77.905.655.777. Sesuai APBD-P 2019, target belanja daerah sebesar Rp4.535.608.510.622,58 dengan realisasi Rp4.128.549.681.525,05,” papar Ali Mazi.

Dalam tahun anggaran 2019, lanjut Ali Mazi, Sultra mengalami surplus atau defisit sebesar Rp37.993.701.621,03 yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah dan transfer.

“Kemudian pembiayaan netto yang direncanakan sebesar Rp404.002.196.044,58 dengan realisasi Rp411.965.188.718,58 yang merupakan selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah,” ungkapnya.

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2019, Ali Mazi mengatakan, Sultra mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp449.958.890.339,61. Dimana jumlah tersebut, kata dia, termasuk kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai akhir tahun 2019 belum dibayarkan. (p5/nir)

Facebook Comments