Gunakan Jalan Kabupaten Tanpa Izin, Dewan Warning Perusahaan di Amoggedo

74
Anggota DPRD Konawe saat melalukan hearing

UNAAHA, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Konawe warning perusahaan yang menggunakan jalan kabupaten sebagai sarana hauling tanpa memiliki izin pengunaan jalan.

Perusahaan tersebut adalah PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dan PT ST Nikel yang saat ini melakukan aktifitas penambangan di Kecamatan Amonggedo.

Ketua DPRD Konawe, H Ardin mengatakan aktifitas kedua perusahaan yang bergerak di bidang  eksploitasi tambang ini mengangkut ore ternyata melintasi jalan kabupaten yang selama ini, jalan tersebut diketahui merupakan jalan nasional.

“Kami dari DPRD baru tahu kalau dari 844 kilo meter total ruas jalan kabupaten Konawe, ternyata itu  sebagiannya masuk jalan yang saat ini digunakan dua perusahaan ini melakukan memobilisasi ore nikelnya. Panjang jalan yang dilintasi itu sekitar 890 meter, meliputi jalan dari Amesiu sampai Meluhu,” katanya saat hearing di Kantor DPRD Konawe, Selasa (28/7).

Ia menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Konawe mengakui jika sebagian jalan yang dilintasi dump truck pengangkut ore kedua perusahan itu memang merupakan jalan kabupaten. Bahkan, kedua perusahan itu tidak memiliki izin penggunaan jalan, tetapi masih melaksanakan aktivitasnya melintasi jalan itu.

“Yang ada itu izinnya hanya izin pengunaan jalan nasional. Tetapi tidak ada izin pengunaan jalan kabupaten oleh pihak kabupaten,. Alasannya sambil berjalan, dokumen itu sementara diurus ke PU setempat,” paparnya.

Dijelaskannya, dari sisi hukum perusahaan tersebut belum layak beroperasi untuk melintasi jalan kabupaten. Tetapi manakalah, lanjut dia, ada pertimbangan lain dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati Konawe, maka perlu ada asas keadilan.

Setelah persoalan ini mencuat ke publik, sambung dia, PT. MBS mendapat perlakuan  diskrimiantif dinas terkait.  Bahwa perusahan ini untuk sementara dihentikan aktifitasnya sebelum mendapatkan izin penggunaan jalan kabupaten. Sementara PT. ST Nikel saat ini masih berjalan normal, padahal menggunakan fasilitas itu dengan status yang sama.

“Harus ada kebijakan yang rasional kalau kita bicara asas keadilan. Kedua perusahaan itu bisa sama-sama berjalan aktifitasnya. Atau sama-sama dihentikan. jadi pilihannya itu supaya tidak ada yang merasa didiskriminatifkan,” paparnya. (Irm/r4)

Facebook Comments