BPR Bahterahmas Konawe Salurkan BLT di 45 Desa

25
Dirut BPR Bahterahmas Konawe, Ahmat

UNAAHA, BKK – Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Bahterahmas Konawe dipercaya menjadi pihak yang menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) di 45 desa yang ada di daerah setempat.

Hal itu diungkap Direktur BPR Bahterahmas Konawe, Ahmat saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (1/7). Kata dia, dari 45 desa itu tersebar di beberapa kecamatan yakni Latoma, Wongeduku, Uepai, Abuki, Tongauna, Tongauna Utara dan Kecamatan Pondidaha.

“Alhamdulilah, kami dipercaya pemerintah desa setempat untuk membantu dalam hal penyaluran BLT- Desa sebagai dana sosial untuk membantu masyarakat di masa pandemi. Dan BPR Bahterahmas Konawe dipercaya menyakurkan BLT itu sampai di tahap ketiga,” terangnya.

Menurutnya, BPR Bahtermas Konawe ditunjuk sebagai mitra lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan BLT di desa-desa tersebut telah melalui prosedur perundang-undangan dengan melalui musyarawah di internal desa seperti musyawarah desa yang disetujui seluruh stakeholder dan unsur perangkat desa setempat.

“Ini juga bagian dari promosi kita dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dijelaskannya, BPR Bahtermas Konawe sangat erat hubungannya dengan masyarakat desa. Sebab, selain Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), secara undang-undang pihaknya bagian dari usaha pemerintah desa.”Kehadiran kami (BPR Bahtermas Konawe) membantu Pemdes menyakurkan BLT itu salah satu pembuktian bahwa kami ini milik masyarakat desa,” terangnya.

Ia menambahkan, posisi total aset BPR Bahterhamas Konawe per 31 Desember 2019 itu berjumlah Rp 49 miliar dan dari total itu Rp 13 miliar merupakan saham dari permintaan daerah (Pemkab Konawe dan Konkep). Kemudian dari total saham Pemda itu juga berjumlah Rp 5 miliar merupakan saham dari pemerintah desa (Konawe dan Konkep).

“Jadi pembagian deviden itu untuk wilayah kerja BPR Bahtermas Konawe itu meliptlutih dari provinsi , kabupaten dan desa  sesuai dengan proporsional modal. Deviden ini diserahkan kepada yang bersangkutan dan tee  tercatat sebagai pedapatan asli daerah (PAD) untuk dipergunakan dalam kegiatan pembangunan pemerintah setempat,” tutupnya. (Irm/r4)

Facebook Comments