Bawaslu Mulai “Ikut Campur” Kasus Mahar Politik Hanura

43
Wa Ode Nurhayati

KENDARI, BKK- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menegaskan tidak pernah menerima uang sebesar Rp500 juta sebagaimana dituduhkan anak Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Aksan Jaya Putra (AJP), yang juga politikus Golkar.

Ketua Tim Pilkada Cabang Hanura Konsel Muhammad Rum menegaskan, tidak ada pungutan mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi partai besutan Oesman Sapta Odang tersebut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Konsel 2020.

Aksan Jaya Putra

Aksan Jaya Putra, pria yang juga politikus Golkar baru-baru ini melalui kuasa hukumnya, Andri Darmawan, mengadu ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) atas dugaan penipuan dan penggelapan uang.

Andri mengatakan, AJP pernah menyetor uang sebesar Rp500 juta kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sultra Wa Ode Nurhayati (WON), untuk kepentingan survei, saksi, dan operasional mengurus ke pintu partai ke dewan pimpinan pusat (DPP).

Andri menyebut, kliennya dan WON sendiri membuat kesepakatan bahwa jika rekomendasi tidak jatuh ke tangan Surunuddin Dangga, maka uang Rp500 juta tersebut dikembalikan.

Belakangan, WON dikatakan meminta kembali uang sebesar Rp2 miliar agar rekomendasi tersebut diberikan untuk Surunuddin.

“Tetapi klien kita tidak mau soal mahar Rp2 miliar itu. Makanya kita minta kembalikan saja uang Rp500 juta yang sudah disetor,” ujar Andri, Senin (27/7).

Di sisi lain, WON sendiri mengaku, tidak menerima uang apa pun dari pihak Surunuddin. Ia bahkan balik mengatakan, bahwa dirinya sempat ditawarkan uang mahar dari Surunuddin melalui pengacaranya, Andri Darmawan.

“Memang ada tawaran sebelumnya. Tetapi kan faktanya setelah saling kroscek, baik kita di DPD maupun DPC Hanura Konsel, tidak pernah sama sekali menerima uang, bahkan dengan yang dituduhkan Rp500 juta tersebut. Lalu kemudian diminta kembali uang yang tidak ada itu oleh pihak Surunuddin Dangga,” ujar WON.

WON pun menegaskan, bahwa tidak diberikannya surat keputusan (SK) dukungan Hanura dalam Pilkada Konsel untuk Surunuddin, tidak ada hubungannya dengan mahar politik, melainkan murni karena Surunuddin tidak menjalankan isi perintah surat tugas yang diterbitkan DPP Hanura pada Februari 2020 lalu.

“Pak Surunuddin dianggap tidak serius untuk menggunakan Partai Hanura sebagai kendaraan berpolitik. Jadi, tidak salah ketika Hanura melakukan komunikasi ke kandidat lain,” kata WON.

Karena merasa dicemarkan nama baiknya dan partai, WON sendiri mengaku bakal melaporkan balik AJP ke Polda Metro Jaya Jakarta atas pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Saya tentu tidak tinggal diam atas upaya besar yang dilakukan pihak Pak Surunuddin merusak nama baik saya dan partai. Kita minta Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) mengusut tuntas kasus ini, apakah benar ada mahar politik di dalamnya. Saya (juga) akan laporkan AJP ke Mahkamah DPP Partai Golkar terkait pengakuan mahar di surat laporan Polda yang dilayangkan,” kata WON.

Soal ini, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan, pihaknya sedang menelusuri adanya indikasi mahar politik dalam proses penjaringan Partai Hanura di Pilkada Konsel.

“Bawaslu Konsel sementara dalam proses penelusuran guna mendapatkan bukti-bukti dan keterangan yang benar mengenai kasus yang diduga mahar politik tersebut,” ujar Hamiruddin.

Sementara, pengamat politik Dr Muh Najib Husain mengatakan, persoalan mahar politik bukanlah hal yang baru lagi. Sudah menjadi kebiasaan setiap kandidat ketika ingin mendapatkan pintu partai.

“Hanya, bakal sulit dibuktikan. Karena, biasanya tidak ada yang mau menjadi saksi dan bukti-bukti itu sendiri sulit untuk bisa didapatkan. Nah, sekarang Bawaslu sudah punya ruang untuk itu, karena sudah ada pihak yang merasa dirugikan dan sudah membuat laporan ke Polda. Tinggal itu yang kemudian digenjot oleh Bawaslu,” tutur Najib.

Najib pun mengatakan, bisa saja nominal Rp500 juta yang disebutkan pihak Surunuddin memang untuk biaya survei yang biasanya memakan dana kandidat mulai dari Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta.

“Rp500 juta itu sudah standar. Apalagi survei kan tidak hanya sekedar turun lapangan. Tetapi juga akan menganalisa seperti apa peluang dan tantangan calon. Jadi sudah ada biaya untuk konsultan politik di situ,” kata Najib.

Soal perjanjian pengembalian uang, Najib bilang, hanya kedua belah pihak yang tahu. Dan ini menjadi tugas Bawaslu untuk menelusuri kasus ini lebih mendalam.

“Karena, kita tidak tahu bagaimana kesepakatan awal yang dibuat. Tetapi setahu saya, yang namanya lembaga survei, ada juga beberapa yang tidak memungut biaya. Hanya, ada sebuah kesepakatan yang dibangun. Jika kemudian seorang calon yang disurvei itu lolos nantinya, maka dia harus melaksanakan kewajibannya. Jadi nanti lolos baru dibayar tim survei itu. Tetapi kan memang tim survei itu beda-beda perlakuannya,” pungkas Dosen Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (UHO) ini. (p5/iis)

Facebook Comments