Baru 6 Bulan Kelar Pelabuhan Feri Raha-Pure Rusak dan Telantar

51
Kondisi pelabuhan Fery Raha-Pure.

KENDARI, BKK – Baru 6 bulan sejak diresmikan 26 Oktober 2019, pelabuhan feri Raha-Pure, proyek senilai Rp72 miliar ini sudah rusak berat. Proyek ini diresmikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Drs Budi Setiyadi SH MSi.

Sebuah laporan mengatakan, areal pelabuhan kotor dan berumput, sudah dijadikan padang penggembalaan sapi oleh masyarakat.

Jalan masuk licin dan berlumpur, bahkan sampai di area depan loket pembelian tiket. Kemudian, lampu jalan rusak dan hampir semua tidak menyala lagi. Kamar mesin bocor saat hujan, pintunya pun rusak berat.

Besi pembatas jalan antara kendaraan dan pejalan kaki berkarat dan rubuh. Ramdoor tidak terawat, bahkan jika diperhatikan rantainya sudah lama diberi gemuk. Beton lantai pelabuhan banyak yang retak.

Saat diresmikan, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi sudah mewanti-wanti Pemerintah Kabupaten Muna.

“Pelabuhan ini cukup bagus, terminalnya juga bagus, harus dijaga seperti milik sendiri. Terkait pengelolaan pelabuhan ini, kami serahkan ke Pemkab Muna. Harus bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Harus dipelihara ini dermaga, jangan sampai tidak dipelihara seperti dibeberapa daerah lain,” kata Budi Setiyadi, saat peresmian sekaligus menyerahkan pengelolannya kepada Pemkab Muna.

Kabarnya, aset ini terbengkalai karena Dishub Muna “angkat tangan” lantaran tidak punya anggaran pemeliharaan. Hal ini diungkapkan saat rapat antara pihak Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Unit Pembantu Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan, sebulan lalu.

Dikonfirmasi soal ini, Senin (27/7), Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra Benny Nurdin Yusuf mengukapkan, berita acara pemeliharaan pelabuhan feri Raha-Pure sudah diserakan ke Pemkab Muna dengan terlampir disebutkan bahwa pihak ketiga menerima dermaga penyebarangan Raha-Pure tersebut. Dan hasil pekerjaan tersebut untuk dipergunakan untuk tugas-tugas operasional.

“Selanjutnya, (Pembkab Muna) berkewajiban untuk menyiapkan biaya pemeliharaan pengoperasian aset hasil pekerjaan sebagaimana terlapir. Artinya apa, bahwa Pemkab Muna setelah menerima aset ini wajib menyiapkan anggaran pemeliharaan,” terang Benny kepada wartawan koran ini, kemarin.

Benny menambahkan, jika dikatakan sebagaimana keluhkan masyarakat setempat bahwa pelabuhan feri Raha-Pure kondisinya tidak terpelihara, pihaknya sangat menyayangkan.

“Kalau betul pemerintah daerah tidak punya anggaran, maka silahkan sampaikan kepada kami nanti kita bicarakan seperti apa,” ujarnya.

Sebab, lanjut Benny, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti untuk memberikan sebuah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Katakanlah, tidak punya anggaran. Ndak boleh seperti itu,” katanya. (m3/iis)

Facebook Comments