Ada Ancaman Pidana Bila Kader Menentang Rekomendasi DPP

81

KENDARI, BKK- Jelang masuknya tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra), partai politik (parpol) yang memiliki kursi legislatif mulai berlomba-lomba mengeluarkan rekomendasinya.

Beberapa dari rekomendasi dewan pimpinan pusat (DPP) parpol tidak sejalan dengan kehendak pengurus di daerah dan menuai kecaman. Seperti DPP Partai Golongan Karya (Golkar) yang menurunkan rekomendasinya untuk pasangan calon (paslon) Ridwan Zakariah-Ahali di Pilkada Kabupaten Buton Utara (Butur).

Pengurus Golkar di Butur mengaku hanya mendorong nama paslon Aswadi Adam dan Fahrul Muhammad ke DPP. Tetapi dengan keluarnya nama Ridwan Zakariah membuat pengurus daerah berhari-hari melangsungkan aksi demonstrasi di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sultra.

Persoalan yang sama juga terjadi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Pilkada Kabupaten Konawe Utara (Konut). Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Konut, Iskandar Mekuo, mengecam keras diterbitkannya rekomendasi parpol untuk calon dari petahana, Ruksamin, berpasangan dengan Abu Haera.

Karena, sebut Iskandar, saat proses pengerucutan nama di internal PDIP Konut, pihaknya hanya mendorong 2 nama yang merupakan kader PDIP saja.

“Pak Ruksamin dan Pak Abu Haera memang ikut penjaringan, tetapi kan mekanismenya itu juga harus dimusyawarahkan di tingkat DPC. Pada saat musyawarah itu, mereka tidak diusulkan oleh PAC (pengurus anak cabang), masih ada buktinya (dokumen) sama Ketua DPC PDIP Konut,” kata anggota DPRD Konut ini, Minggu (26/7).

Iskandar diketahui akan maju sebagai calon Wakil Bupati (Wabup) Konawe Utara (Konut) bersama Raup yang tidak lain Wabup Konut saat ini, merasa kecewa karena sebagai kader tak mendapatkan rekomendasi dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Dalam web seminar (webinar) bertajuk proses kandidasi Pilkada 2020 baru-baru ini, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari mengatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 mengatur ketentuan bahwa kandidat yang diusung parpol adalah mutlak nama yang disetujui oleh DPP.

“Kalau misalnya ada pengurus di tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi yang mengusung calon kepala daerah (cakada) dengan nama yang berbeda dari SK rekomendasi yang diterbitkan DPP, maka pencalonannya dapat diambil alih oleh DPP,” ujar Hasyim.

Bahkan, sebut Hasyim, kepengurusan parpol di daerah tersebut bisa dibekukan sementara dan diambil alih DPP. Kemudian konsekuensinya, semua dokumen usungan pencalonan ditandatangani oleh DPP yakni ketua umum (ketum) dan sekretaris jenderal (sekjen) parpol.

“Adapun mekanisme kalau ada konflik begini, pada saat pendaftaran paslon, DPP akan memberikan surat tugas atau surat mandat kepada pengurus partai yang ditunjuknya untuk melakukan proses pendaftaran. Karena tidak mungkin ketum dan sekjennya yang bakal hadir di tempat,” kata Hasyim.

Kemudian, lanjut Hasyim, UU Nomor 10 Tahun 2016 juga mencantumkan ancaman pidana bagi pengurus parpol di tingkat daerah yang mencalonkan nama yang berbeda dengan yang disetujui oleh DPP. Sanksi pidana itu juga berlaku bagi KPU setempat yang menerima pendaftaran paslon yang berbeda dari yang direkomendasikan DPP.

“UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur 3 instrumen. Pertama, bahwa nama yang diusulkan itu resmi direkomendasikan oleh DPP. Kedua, kalau ada pengurus di daerah yang mbalelo atau membelot atau membangkang dari DPP, maka diambil alih dalam pencalonan. Ketiga, ada sanksi pidana, apalagi bagi pengurus yang membangkang atas proses pencalonan tadi. Tiga hal ini memperkuat kecenderungan sentralistik parpol dalam hal pencalonan pilkada di Indonesia,” jelas Hasyid.

Terhadap banyaknya DPP dan pengurus parpol di daerah yang tidak sejalan atas kandidat yang diusung, pakar politik Sultra Dr Najib Husain mengatakan, memang kelemahan parpol di Indonesia, selama ini, pengambilan keputusan semuanya berakhir di DPP. Pada umumnya, DPP kadang tidak komitmen pada persoalan hasil survei kandidat, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh lobi-lobi dari beberapa pihak. Suara pengurus di daerah juga lebih banyak tidak terdengar oleh pengurus di pusat.

“Tentunya hal ini menyebabkan kenapa sering terjadi seorang kandidat itu mendapatkan salah satu pintu partai, tetapi kemudian tidak didukung oleh kader-kader di bawah. Fenomena ini sudah sering terjadi di setiap pilkada, termasuk di Sultra. Akibatnya, yang akan dirugikan adalah para figur atau kandidat. Karena kalau seandainya para kader tidak mematuhi perintah partai, maka sudah pasti mesin politik partai tersebut tidak berjalan baik. Sehingga, kandidat itu akan berusaha sendiri tanpa dukungan dari parpol,” kata Najib.

“Kemudian yang sering terjadi, rekomendasi itu hanya sebagai alat legitimasi mendaftar di KPU untuk memenuhi syarat pencalonan. Tetapi setelah proses berjalan, tidak ada lagi orang-orang partai yang turun di lapangan untuk membantu figur,” tambah Najib.

Kendati demikian, Dosen Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (UHO) ini mengungkapkan, bahwa tentunya pengurus pusat parpol menginginkan kemenangan dalam setiap hajatan 5 tahunan tersebut. Olehnya, kebanyakan dari parpol pasti berpatokan dari hasil survei tertinggi.

“Dalam pertimbangan terakhir, biasanya DPP akan menggunakan indikator. Indikator pertama adalah hasil survei, kedua adalah kader, dan ketiga biasanya kekuatan lobi yang dilakukan masing-masing tim sukses,” kata Najib.

Jika ada kader yang mencalonkan diri kemudian surveinya rendah, Najib bilang, maka DPP akan mencari figur lain. Hal itu yang kemungkinan terjadi pada proses penjaringan PDIP di Pilkada Konut.

“Jika Pak Iskandar itu hasil surveinya tinggi, kemudian tidak didukung oleh partainya, berarti ada pelanggaran yang terjadi di partai tersebut. Tetapi kalau memang seandainya hasil survei itu rendah dan kemudian partai memilih orang di luar kadernya, maka itu konsekuensi yang harus diterima. Karena survei itu yang paling utama, patokan dari semua parpol,” jelas Najib.(p5/iis)

Facebook Comments