Setahun Berlalu, Nasib PPPK Belum Jelas

83
Ilustrasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) sampai saat ini belum mengumumkan hasil seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sejak 23 Februari 2019. Katanya, aturan turunan dari pusat belum tiba turun.

Laporan: Faysal Ahmad, Kendari.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra La Ode Mustari menjelaskan, peserta lolos seleksi perekrutan PPPK Tahap I pada 2019 hingga kini belum memiliki kejelasan nasib. Ini lantaran pemerintah belum menerbitkan surat pengangkatan yang akan mengesahkan status mereka sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN).

“Jadi kami belum bisa memastikan kapan peserta PPPK tahap I akan menerima surat pengangkatan. Kami belum bisa jamin, karena aturan turunan dari pusat terkait itu belum juga ada sampai hari ini,” ucap Mustari, Senin (22/6).

Mantan Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan (Busel) ini menambahkan, kendala utama dalam pengangkatan ini terkait sistem penggajian yang harus ada kontrak dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini untuk tingkat provinsi kepada gubernur, dan kabupaten/kota kepada bupati dan wali kota.

“Itu yang masih mau dirumuskan, sebuah kebijakan, bagaimana cara  kontrak para PPK dengan pegawai PPPK. Termasuk menyangkut penggajiannya. Jadi, sampai hari ini pedoman umum yang mengatur terkait itu belum turun dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Dikatakan, berbagai instansi pemerintah kini terus memproses perihal kepastian status PPPK golongan pertama ini. Namun, seluruh keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah pusat.

“Saya belum bisa memperkirakan kapan kebijakan itu bakal dikeluarkan. Tapi menurut info, sedang dalam proses. Cuma, kapan keluarnya itu yang kita tidak bisa prediksikan,” bebernya.

Berdasarkan data dari BKN berkait jumlah yang lolos passing grade di Pemprov Sultra berjumlah 58 orang, yang terdiri atas 24 orang dari tenaga pendidikan dan 34 orang lainnya dari penyuluh pertanian.

“Walaupun begitu, keputusan akhir tetap menjadi jaminan kelulusan para peserta. Jadi, kita tidak boleh asal mengeluarkan statement sebelum benar-benar ada putusan dari Panselnas itu sendiri,” jelasnya, saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Ia juga mengungkapkan, untuk penyuluh pertanian akan ada perlakuan berbeda, karena ada memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan pemerintah daerah.

“Sehingga, sampai saat ini pihak BKD masih menunggu hasil dari Panselnas, bagaimana kebijakan untuk masing-masing kuota, baik tenaga pendidikan maupun penyuluh pertanian,” paparnya. (*)

Facebook Comments