Menakar Nurani Rektor PTN dan PTS di Sultra di Tengah Pandemi

176
Ilustrasi

Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia terutama di Sulawesi Tenggara (Sultra) turut memengaruhi sektor pendidikan secara masif, tidak terkecuali perekonomian orangtua mahasiswa ikut merosot. Itu terjadi manakala hampir semua lapisan masyarakat  taat dan patuh mengikuti imbauan pemerintah yakni, physical distancing (jaga jarak fisik), work from home (bekerja dari rumah), akibatnya daya beli masyarakat turun drastis.

LAPORAN: SUMARDIN, KENDARI

Padahal sebagian besar penghasilan orangtua mahasiswa di Sultra, guna membiayai kebutuhan pokok, sandang, dan pendidikan tinggi anaknya kebanyakan dari hasil melaut, berkebun, dan berdagang.

Melihat kondisi itu, tidak sedikit rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) berbagai provinsi di Indonesia berani berlomba mengambil kebijakan, baik pemotongan 50% uang kuliah tunggal (UKT), pembagian paket data internet gratis untuk mengakses pembelajaran dalam jaringan (daring), sampai pembebasan UKT satu semester kepada mahasiswa.

Misalnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) meringankan UKT mahasiswa terdampak Covid-19, Institut Teknologi Bandung ( ITB) menggratiskan biaya kuliah/biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) semester depan untuk mahasiswa yang tak bisa menyelesaikan tugas akhir.

Serta, Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya ( ARS University) menggratiskan biaya kuliah selama satu semester untuk mahasiswa baru. Selain itu, pihak kampus juga memangkas 50% biaya kuliah mahasiswa aktif S1 dan D3.

Namun kebijakan mulia itu belum nampak di PTN dan PTS di Sultra, padahal hampir satu semester mahasiswa tidak mengikuti proses perkuliahan tatap muka, melainkan diganti dengan proses perkuliahan daring yang dirasa kurang efektif. Tercatat, sekira ada 4 PTN dan 34 PTS di Bumi Anoa.

Mengutip Media Indonesia (MI), Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mengatakan, pimpinan PTN bisa bantu keringanan UKT mahasiswa berupa pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengangsur, serta penundaan pembayaran UKT.

Hal itu dilaksanakan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa. Karena itu, kebijakan UKT diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan perguruan tinggi.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra Muhammad Endang meminta agar pihak kampus yang ada di Sultra dapat meringankan biaya kuliah mahasiswa di tengah pandemi Covid-19.

Mengingat,  banyak orangtua mahasiswa yang ikut terkena imbas virus ini dari segi ekonomi. Apalagi, lanjut dia, mahasiswa di Sultra ini mayoritas anak petani dan nelayan.

Menurut dia, karena pandemi Covid-19 saat ini daya beli itu menurun, banyak produksi pertanian yang tidak laku, ekspor di sektor perikanan juga terganggu. Ini semua mempengaruhi pendapatan orangtua mahasiswa.

Apalagi, sambung dia,  sekarang mahasiswa tidak masuk kelas selama pandemi, seharusnya ada keringanan pembayaran UKT. Sebab, mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus dan dibebankan untuk membeli kuota internet agar bisa mengikuti kelas online.

“Rektor di Sultra mesti memikirkan bagaimana solusinya. Agar orangtua mahasiswa yang benar-benar terpuruk ekonominya ini dapat terbantu, kasihan kalau generasi muda kita sampai terhenti kuliahnya,” ujarnya. (*)

Facebook Comments