DPRD: Jangan Berbangga Hati, Realisasi PAD Jauh dari Target

71
Ilustrasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (15/6). Namun, predikat itu tidak membanggakan ketua komisi III dewan kota.

LAPORAN: MITA, KENDARI.

Rajab Jinik, Ketua Komisi III yang juga Wakil Ketua Pansus LKPj 2019 Wali Kota Kendari menyebut, predikat itu tidak sejalan dengan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat jauh dari target.

Semula ditargetkan Rp300 juta, ungkap dia, masih jauh dari harapan. Akibatnya, hal itu masuk dalam salah satu catatan penting pansus LKPj.

Dalam catatan itu, sumber pendapatan Kota Kendari yang bersumber dari jasa, termasuk peningkatan retribusi yang ditargetkan oleh pemkot melalui dinas pendapatan daerah (dispenda), dinas pehubunggan (dishub), dinas pekerjaan umum (PU), dan pelayanan terpadu satu pintu  (PTSP), hanya mampu menghasilkan Rp23 miliar dari target Rp192 miliar.

“Pencapain pemerintah kota yakni WTP dari BPK bukan menjadi hal yang harus dibanggakan, melainkan harus diperbaiki ketika menelisik dengan LKPj 2019 yang  banyak mendapat rekomendasi dari DPRD,” katanya.

Menurut dia, saling keterbukaan antara pemkot dan dewan sangatlah penting, pasalnya fungsi pengawan DPRD bisa berjalan dengan baik, bukannya saling menutup-nutupi apa yang harusnya diperbaiki.

“Catatan LKPj kemarin itu kan berbicara juga tentang keuangan, jujur saja salah satu yang menjadi rekomendasi kita adalah meminta laporan dari Dispenda tentang pungutan pajak dan retribusi untuk disesuaikan dan uji petik terhadap teman-teman yang melakukan usaha di Kota Kendari. Tapi, itu tidak dikasih oleh Dispenda,” terang Rajab Jinik.

“Padahal maksud kita meminta data, supaya bisa disesuikan mana pajak yang kebocorannya besar, mana yang tidak didapat pajaknya, dan mana yang belum  didukung oleh surat dalam hal pengurusan distribusi, supaya kita dorongan untuk dibuatkan peraturan daerah (perda). Masa target Rp192 miliar, yang dipunggut hanya Rp23 miliyar, tidak masuk akal itu,” ketusnya.

“Berarti banyak kebocoran PAD yang ada di Kendari, termasuk yang menjual di badan jalan itu tidak dipungut. Kalaupun dipunggut, berarti uangnya tidak masuk di kas daerah. Itu yang menjadi persoalan.”

Hal itulah, lanjut dia, yang ingin diperbaiki dewan. Dengan adanya WTP dari BPK, sambung dia, DPRD tentu akan selalu support dan harus syukuri. Tapi, bahwa rekomendasi  DPRD dari yang kita temukan di LKPj kemarin, itu juga menjadi catatan, dan harus diperbaiki bersama.

Sementara, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir saat menerima langsung predikat tersebut dari BPK menyebutkan, pencapaian tersebut adalah hasil kerja keras pemerintah kota dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.  Bahakan sudah menjadi perhatian pemkot yang tampak dalam LKPD 2019 dan telah diperiksa BPK.

“Ada kalimat bijak yang mengatakan, mempertahankan jauh lebih sulit daripada merebut sesuatu. Itu bukan sekedar kata-kata, tapi itu memang kita rasakan di jajaran Pemerintah Kota Kendari. Olehnya itu, mewakili seluruh jajaran Pemkot Kendari, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses periksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Semoga di masa-masa yang akan datang kami bisa lebih baik lagi,” tutupnya. (*)

Facebook Comments