Iklan Atas Header

Pilkada Ditunda, Pemprov Siapkan 6 Pj Bupati

89

-IKLAN-

La Ode Ali Akbar. (FAYSAL/BKK).

KENDARI, BKK- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan 6 penjabat (pj) bupati menghadapi skenario terburuk penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Dari 3 opsi yang tersaji, opsi ketiga adalah menunda pilkada selama 1 tahun, hingga September 2021.

Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Sultra La Ode Ali Akbar mengatakan, jika pilkada ditunda setahun, maka 6 daerah bakal dipimpin penjabat (pj) bupati dari provinsi, dari keseluruhan 7 daerah yang akan menggelar pilkada di Sultra.

Enam daerah itu adalah Kabupaten Buton Utara (Butur), Konawe Selatan (Konsel), Konawe Utara (Konut), Konawe Kepulauan (Konkep), Kolaka Timur (Koltim) dan Wakatobi.

“Sementara Kabupaten Muna, bupatinya berakhir masa jabatanya sampai September 2021,” ungkapnya.

“Jadi, nanti penunjukan pj dari provinsi, yang akan dikirim di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan penunjukan dalam bentuk surat keputusan (SK),” paparnya.

Beda Hari Pelantikan

Dari 7 kepala daerah yang bakal kembali bertarung di pilkada serentak kali ini, 4 di antaranya dilantik Februari 2016.

Yaitu, Bupati Butur Abu Hasan dilantik 17 Februari 2016, Bupati Konsel Surunuddin Dangga dilantik 23 Februari, Bupati Konkep Amarullah dilantik 17 Februari, dan Bupati Koltim Tony Herbiansyah dilantik 17 Februari..

Kemudian, Bupati Konut Ruksamin dilantik 21 April 2016, Bupati Wakatobi Arhawi dilantik 28 Juni 2016, dan Bupati Muna dilantik 2 September 2016.

3 Opsi Penundaan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pada Selasa (31/3) sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Hal itu diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan KPU soal penundaan ini, serta berdasarkan kesimpulan rapat, disepakati bahwa pelaksanaan pilkada serentak ini ditunda. Alasannya demi keamanan di tengah pandemi virus corona.

Namun, belum ada kesepakatan sampai kapan penundaan pilkada dilakukan. Doli mengatakan, ada bermacam opsi.

Pertama, pilkada tetap digelar tahun ini paling lambat Desember 2019 dengan asumsi masa tanggap darurat pandemi selesai pada bulan Mei atau Juni.

Kedua, jika melewati tanggal yang diasumsikan bisa digelar pada Maret atau Juni 2021.

Opsi terakhir adalah pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda satu tahun hingga September 2021. (m3/iis)

Facebook Comments