Iklan Atas Header

Hanya Muna yang Tidak Mengalami Pj Bupati

123

-IKLAN-

RAHA, BKK- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 terancam ditunda. Semula dijadwalkan 23 September 2020, namun pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) bisa memaksanya ditunda hingga September 2021.

Jika itu terjadi, sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal mengalami dipimpin seorang penjabat (pj) bupati, kecuali Kabupaten Muna. Mengapa?

Ketua Komisi pemilihan Umum (KPU) Muna Kubais mengatakan, pj bupati itu berlaku jika ada kekosongan pemerintahan atau vacum of power.

“Di Muna tidak ada pj bupati hingga masa jabatan Bupati Muna itu berakhir. Masa jabatan Pak LM Rusman Emba sebagai Bupati Muna itu berakhir 2 September 2021,” jelas Kubais pada wartawan koran ini, Selasa (31/3).

Kubais melanjutkan, terkait penundaan pilkada, pihaknya menunggu keputusan dari KPU RI.

“Dari hasil rapat, sudah ada gambaran jika pilkada bakal ditunda. Berkait hal itu, kita menunggu surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE) dari KPU RI. Dari hasil rapat, ada tiga opsi yang ditawarkan terkait penundaan pilkada. Tapi untuk pelaksanaan hari H-nya belum ditentukan. Sebab, KPU itu lembaga hierarki, tentu semua keputusan itu dilakukan berjenjang,” papar Kubais.

Saat ditanya mengenai jabatan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Muna apakah bakal dinonatifkan dulu dan pembayaran gajinya bagaimana juga?

Ketua KPU Muna itu mengatakan, untuk di Muna sejak 25 Maret 2020 masa jabatan PPK dan PPS termasuk sekretariat PPK sudah ditunda.

“Kalau pembayaran honor PPK dan sekretariat, mereka terima honor sampai Maret 2020. Sedangkan PPS tidak menerima honor,” bebernya.

Dijelaskannya pula, berkait adanya wacana pemerintah pusat akan mengalihkan dana Pilkada 2020 untuk penanganan pencegahan Covid-19, kata Kubais, hal itu memang sudah dibahas saat rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Selanjutnya KPU daerah akan menunggu surat edaran menyangkut penundaan dan mekanisme realokasi tersebut.  Bisa saja dijelaskan dalam peraturan mendagri tentang mekanisme realokasi. Tetapi, kami selaku lembaga hierarki tetap akan menunggu penyampaian dari KPU RI maupun KPU provinsi,” pungkas Kubais.

3 Opsi Penundaan Pilkada

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Hal itu diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan KPU soal penundaan ini, serta berdasarkan kesimpulan rapat, disepakati bahwa pelaksanaan pilkada serentak ini ditunda. Alasannya demi keamanan di tengah pandemi virus corona.

Namun, belum ada kesepakatan sampai kapan penundaan pilkada dilakukan. Doli mengatakan, ada bermacam opsi.

Pertama, pilkada tetap digelar tahun ini paling lambat Desember 2019 dengan asumsi masa tanggap darurat pandemi selesai pada bulan Mei atau Juni.

Kedua, jika melewati tanggal yang diasumsikan bisa digelar pada Maret atau Juni 2021.

Opsi terakhir adalah pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda satu tahun hingga September 2021. (tri/iis)

Facebook Comments