Iklan Atas Header

Tambang di Sultra Buat Rakyat Makan Debu dan Banjir

268

-IKLAN-

Aksi demo menolak adanya perusahaan tambang di Pulau Wawonii.

Sumber daya alam (SDA) melimpah yang dimiliki Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya di bidang pertambangan, harusnya dapat membuat rakyatnya sejahtera. Namun yang terjadi, masuknya tambang di Bumi Anoa ini sepenuhnya hanya menyengsarakan rakyat. Para legislator pun dibuat geleng-geleng kepala, masalah tambang tak ada habisnya.

LAPORAN: AL QARATU AINI QURAISIN, KENDARI.

 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra Abdurrahman Shaleh mengatakan, hasil tambang yang dimiliki Sultra, khususnya ore nikel, merupakan yang terbaik di Indonesia. Para investor berlomba-lomba menanamkan modalnya, ada lebih dari 400 Izin usaha pertambangan (IUP) aktif mengeruk SDA Bumi Anoa ini.

“Tetapi, perusahaan tambang yang ada ini banyak masalahnya. Menambang di luar IUP, jaminan reklamasi tidak dilakukan, baik saat proses maupun pascatambang. Bahkan, tidak adanya corporate social responsibility (CSR) mereka, bukan hal yang mengagetkan lagi,” ujar Shaleh yang akrab disapa ARS.

Sedangkan hasil tambang yang dinikmati Sultra, sambung dia, hanya berkisar 10% saja, sisanya untuk pemerintah pusat. Padahal, sebagai negara penghasil, Sultra sendiri yang harus menanggung semua akibat dari adanya aktivitas tambang.

“Kita lebih banyak mendapat debunya dibandingkan hasilnya. Banjir terus terjadi di daerah tambang. Sedangkan kita ingin Sultra ini menikmati hasil tambang yang ada, tapi malah sengsaranya yang didapat,” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Sultra Suwandi mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan lembaga terkait akan masalah pertambangan yang dihadapi Sultra.

“Segala kewenangan jalannya perusahaan tambang itu adanya pada pemerintah pusat. Di provinsi, kita tidak dapat bertindak. Seharusnya, semua ini menjadi gawaian pemerintah provinsi, tapi sepertinya pemerintah pusat masih setengah hati melihat kita,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sultra Sudirman mengaku geram melihat hutan di Sultra yang perlahan gundul karena tidak berjalannya tanggung jawab reklamasi perusahaan tambang. Menurutnya, perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah.

“Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 mengatakan, wajib hukumnya melakukan reklamasi saat tahap produksi maupun pascatambang. Tapi yang terjadi saat ini di Sultra, jangankan tahap produksi, pascatambang pun tak ada yang melakukan reklamasi,” kesalnya.

“Solusinya satu, jangan berikan mereka IUP kembali, ketika perusahaan mau mengurus kembali RKAB, jangan diizinkan kalau belum lakukan reklamasi. Atau bahkan dicabut dan dibekukan saja IUP-nya jika terus menambang tidak sesuai aturan,” tambahnya.

Saat berkunjung ke Kendari beberapa waktu lalu, Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Sultra kaya akan hasil tambang, tetapi tidak dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara maksimal. Meskipun kenyataannya, hal tersebut juga terjadi di belahan Indonesia lainnya dan memang memerlukan koreksi pemerintah.

“Bagi kami di Komisi VII yang tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba), akan ada pembicaraan revisi terkait dana bagi hasil daerah tambang. Di mana komposisinya akan berpihak bagi daerah penghasil,” ungkapnya.

“Di industri minyak dan gas bumi (migas), kita mengenal yang namanya participating interest. Ada saham 10% yang diberikan ke daerah. Nah ini juga yang sedang kita godok, apakah akan diberlakukan juga untuk industri pertambangan. Agar daerah menerima manfaat kegiatan tambang di wilayahnya tersebut,” paparnya.

Menurut dia, dibutuhkan pembahasan serius dan asas kehati-hatian terkait regulasi pertambangan. Mengingat, di satu sisi harus mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian nasional, namun di sisi lain perlu mengedepankan kepentingan masyarakat di daerah, keberpihakan pada kelestarian lingkungan hidup dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. (*)

Facebook Comments