Naik, Ini Besaran Honor Badan Adhoc di Pilkada 2020

468
Ade Suerani. (FOTO: AINI/BKK)

KENDARI, BKK – Kenaikan honorarium Badan Adhoc telah ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia dengan nomor: S-735/MK.02/2018 tertanggal 7 Oktober 2019.

Menindak lanjuti hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan kepada semua KPU yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, untuk menyesuaikan standar biaya honor Badan Adhoc pemilihan tahun 2020.

“Jadi besaran honor itu, kalau  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) naik sebesar 19%, dan PPS Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar 35%. Yang sebelumnya kalau Ketua PPK itu sebesar Rp1,85 juta naik jadi Rp2,2 juta. Sementara anggota sebelumnya sebesar Rp1,6 juta menjadi Rp1,9 juta,” papar Koordinasi Divisi (Kordiv) Hukum KPU Sultra Ade Suerani, Senin (4/11).

Sementara untuk Ketua PPS, lanjut Ade, yang semula sebesar Rp900 ribu menjadi Rp1,2 juta.  Sedangkan anggota PPS dari Rp850 ribu menjadi Rp1,15 juta.

“KPU 7 Kabupaten di Sultra yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 nanti sedang dalam penyesuaian, termasuk disampaikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) se tempat. Karena, pengusulan anggaran yang ditandatangani dalam NPHD, masih menggunakan honorarium dengan aturan lama,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dengan aturan honor Badan Adhoc terbaru ini, sudah disusun kembali dan sedang dikomplikasikan dengan pemda, untuk mengacu pada aturan baru dan disetujui oleh pemda agar bisa menggunakan honor baru ini.

“Dari pemilu kemarin, kita melihat beban kerja Badan Adhoc yakni PPK dan PPS yang berat dan tidak linear dengan upah yang mereka terima. Sudah tidak layak lah. Tapi, dengan honor seperti ini, bisa menjadi layak bagi seorang penyelenggara. Bahkan mestinya lebih naik lagi dan menyesuaikan upah minimum provinsi,” pungkasnya. (p5/r2)

Facebook Comments