Iklan Atas Header

Pemprov Beri Waktu 2 Bulan Kembalikan Kerugian Negara

77

-IKLAN-

(foto:FAYSAL/BKK)
Syarifuddin Safaa (tengah) saat memberikan keterangan pers, didampingi Kepala Inspektorat Gusti Pasaru dan Kepala BPKAD Sultra Hj Isma.

*Temuan BPK di Dinas Koperasi dan Sekretariat DPRD

KENDARI, BKK – Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terungkap mengandung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada yang nilainya ratusan juta rupiah.

Mereka adalah Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Temuan ini terungkap pada 2017 lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Syarifuddin Safaa menerangkan, berkait itulah pihaknya pada Jumat (1/2) menggelar sidang temuan BPK.

“Dalam pertemuan tersebut ada temuan-temuan yang harus ada pengembembalian terhadap negara,” jelasnya.

“Kasusnya 2017 yang lalu. Seharusnya 60 hari setelah terima laporan BPK sudah harus dilunasi. Tapi, karena itu tidak dilaksanakan maka terpaksa dilakukan penagihan melalui sidang majelis tuntutan ganti rugi,” paparnya, saat ditemui wartawan koran ini di Inspektorat Sultra,  Jumat (1/2).

Diungkapkan, salah satu OPD sudah mengembalikan kerugian negara, yaitu PU Cipta Karya.

“Dua OPD yang yang tidak mengembalikan adalah Setwan sebanyak Rp12 juta dan Dinas Koperasi sebanyak Rp156 juta,” terangnya.

“PU Cipta Karya sudah selesai dan dianggap telah bebas. Dan, itu menjadi contoh kepada OPD yang lain,” ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan mengapa harus ada pengembalian, yaitu karena adanya pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kontrak.

“Maka harus siap mengembalikan. Salah satunya sewa gedung depan Taman Budaya yang di Jalan Saranani itu,” ungkapnya.

Berkait pengembalian ini, kata dia, pemprov memberikan tempo paling lama dua bulan.

“Kalau itu tidak diselesaikan maka kita serahkan kepada petugas penegak hukum,” tegas Sarifuddin Safaa.

Untuk itu, ia berharap, agar laporan hasil pemeriksaan (LHP) selanjutnya untuk yang penyetoran berikutnya sebelum dua bulan harus sudah selesai.

“Sehingga tidak masuk dalam sidang-sidang selanjutnya,” imbaunya. (p3/iis)

Facebook Comments