Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Enggan Perbaiki Pipa Rusak, Warga “Puasa” Air Leding 5 Bulan

31
Ilustrasi

Imbas perbaikan drainase di Jalan Ruruhi dan Jalan Uaeha di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari mengakibatkan ratusan kepala keluarga (KK), sejak September 2019 harus “puasa” air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kendari. Dan beralih membeli  air tandon yang tidak murah.

LAPORAN: SUMARDIN, KENDARI.

Walaupun menolak, beban meteran air leding warga masih membayar setiap bulan sebesar Rp12 ribu. PDAM Kendari tidak mau disalahkan dan bertanggung jawab terkait persoalan ini.

Berdalih  warga yang bermukim di daerah itu seharusnya menemui pihak kontraktor yang membuat drainase, karena sudah merusak pipa PDAM sepanjang 3 kilometer (km) yang disambungkan ke rumah warga.

Koordinator Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra-Sijar), M Taslim Suri mengatakan, sampai saat ini pihak PDAM dan kontraktor saling lepas tanggung jawab.  Padahal pembangunan drainase mempunyai aspek yang harus diperhatikan seperti instalasi PDAM, Telkom, dan lainnya.

Dengan kerusakan ini warga kedua jalan itu sudah 5 bulan tidak menikmati air leding, warga menuntut agar instalasi dapat diperbaiki secepatnya seperti semula, karena tidak mungkin selamanya memakai  air tandon yang harganya minimal Rp50 ribu sekali antar.

“Normalnya warga membeli air tandon capai Rp500 ribu sampai Rp700 ribu per bulan, kalau air PDAM paling tinggi warga membayar Rp200 ribu. Artinya ada kerugian masyarakat di situ,” ujarnya, Senin (10/2).

Ia menjelaskan, pipa PDAM yang dirusak pihak kontraktor merupakan pipa primer yang  menyambungkan instalasi ke rumah warga, dan itu sudah dilakukan pembetonan.

Persoalan ini, dirinya sudah sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendari, agar dipertemukan di forum, baik PDAM, kontraktor, dan warga guna mencari solusi terbaik mengatasi masalah ini.

Kalau DPRD tidak bisa memfasilitasi pertemuan ini, maka pihaknya  mengambil langkah persuasif langsung ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.

“Asumsi kita dengan  pembetonan drainase oleh kontraktor, sudah pasti PDAM enggan melakukan perbaikan. Maka kita dirugikan dan akan menggugat PDAM karena dasar hukum kita kontrak antara konsumen (warga) dan pelaku usaha (PDAM),” ucapnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala PDAM Kendari, Damin berdalih, mestinya warga menuntut  kontraktor sebagai pemegang proyek, karena sudah menghancurkan pipa PDAM yang terhubung ke rumah warga sepanjang  3 KM.

Sambung dia, pihaknya juga sudah menuntut kontraktor, tapi beralasan tidak mempunyai anggaran, kata dia, coba kalau pembongkaran dilakukan secara baik-baik tentu masih bisa dipasang seperti semula.

“Kalau sudah begini (pipa rusak) dana yang dibutuhkan bisa capai Rp50 juta, kita juga tidak punya dana untuk itu. Dan kita jelas dirugikan,” imbuhnya.

Secara logika, tidak mungkin pihaknya bakal ganti, tetapi dirinya sudah mengarahkan bawahannya untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum  (PU) Kendari, bagaimana pemecahan masalahnya.

“Sebenarnya mereka (kontraktor) yang tanggung kita punya pipa. Jelas ini merugikan kita sebagai PDAM yang bertugas melayani masyarakat terkait suplai air bersih,” pungkasnya. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"