Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Bawaslu Sultra: Dalam Keadaan Apa pun, ASN Tak Boleh Terlibat Politik Praktis

523
Hamiruddin Udu.

KENDARI, BKK- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamiruddin Udu menegaskan, dalam keadaan apa pun aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

“ASN yang punya keinginan untuk mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, sebenarnya sudah harus mengundurkan diri, baik sudah atau belum ditetapkannya ia sebagai calon oleh komisi pemilihan umum (KPU) setempat,” ujar Hamiruddin, Selasa (4/2).

Karena, sambung dia, ASN harus benar-benar netral dari segala macam aktivitas politik. Hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 dan Nomor 55 Tahun 2010.

“Berkaitan dengan netralitas ASN, sudah diatur untuk tidak mendekati partai politik (parpol) demi kepentingan apa pun. Baik ASN yang menyosialisasikan diri untuk menjadi calon atau yang mendukung atau bahkan memfasilitasi calon tertentu,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Hamiruddin, sudah ada beberapa ASN yang diperiksa Bawaslu Kabupaten karena adanya dugaan pelanggaran netralitas.

“Seperti Syarifuddin Udu yang masih berstatus sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, tetapi sudah intens melakukan pendekatan dengan parpol atas pencalonannya di Pilkada Muna. Atau Beangga Harianto yang belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi balihonya sudah tersebar di wilayah Konawe Selatan (Konsel) berpasangan dengan Irham Kalenggo,” ungkapnya.

“Untuk itu, dengan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten masing-masing sudah memproses terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan bakal calon (balon) berlatar belakang ASN ini. Beangga laporannya sudah diteruskan ke Komisi ASN (KASN) untuk ditindaklanjuti, sedangkan Syarifuddin sedang dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu Muna,” tambahnya.

Menurutnya, dalam posisi Syarifuddin sebagai ASN yang telah melakukan langkah-langkah dan tindakan politik, sudah seharusnya untuk diproses. Termasuk para ASN lain yang memfasilitasinya dalam setiap pertemuan konsolidasi dengan masyarakat.

“Bahkan kalau seandainya setelah penetapan calon, dan baik Syarifuddin taupun kandidat lain yang melibatkan ASN dalam proses pemenangannya, bukan hanya sanksi administrasi disiplin ASN yang berjalan, tetapi juga ada sanksi pidana di sana,” tandasnya. (p5/iis)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"