Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Pembahasan Raperda Tertutup, Puspaham Sultra Minta Pemerintah dan DPRD  Terbuka

58
Ilham Hamra. (FOTO: MITA/BKK)

KENDARI, BKK – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang 6 pajak daerah dilakukan secara tertutup menuai kritikan dari Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (13/1).

Direktur Puspaham Sultra Kisran Makati, Senin (13/1) mengatakan, apapun pembahasan terkait pelayanan publik, haruslah terbuka dalam bentuk partisipasi publik.

“Bagaimana mungkin beban yang diberikan kepada masyarakat itu dilakukan sepihak oleh pemerintah, itu tidak bisa. Harusnya itu melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini para wartawan yang inggin meliput pembahasan tersebut, karena wartawan adalah masyarakat,” ungkapnya.

Kisran Makati menjelaskan, sebaiknya pemerintah dan DPRD selalu terbuka, sehingga tidak ada kesan ada yang disembuyikan dalam setiap pembahasan itu, karena yang dibahas berkaitan dengan masyarakat.

“Terbuka saja, kecuali memang ada yang disembunyikan,” bebernya.

Sementara, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kendari Ilham Hamra menjelaskan, bahwa dalam pembahasan raperda 6 pajak daerah tidak ada yang disembuyikan atau ditutupi.

“Memang kan dalam pembahasan raperda ini hanya DPRD dan pemerintah daerah. Karena ini kan baru raperda. Nanti secara terbuka kalau sudah selesai kita bahas, kita akan umumkan juga secara terbuka,” terang Ilham.

Ilham berjanji, jika raperda yang dibahas sudah rampung, maka pihaknya akan mengundang media untuk menyosialisasikan hasil pembahasan kepada masyarakat.

Diketahui, 6 raperda pajak daerah yang tengah dibahas tersebut adalah pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak air bawah tanag, pajak parkir, dan pajak restoran. (m1/nir)

Comments are closed.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"