Gagal Panen, Dewan Duga Ada Malpraktek Program Singkong Gajah Konsel

124
Komisi II hearing bersama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra, PT Sido Muncul Pupuk Nusantara (SMPN), dan para petani singkong gajah, Selasa (14/1), di ruang rapat pimpinan DPRD Sultra. (FOTO: AINI/BKK).

KENDARI, BKK – Program singkong gajah yang menetapkan Kecamatan Sabulakoa Konawe Selatan (Konsel) sebagai sentral penanamannya mengalami gagal panen. Target panennya 80 ton, namun kenyataannya hanya 9% saja yang berhasil dijual di pasaran.

Anggota Komisi II DPRD Sultra Rasyid dalam hearing bersama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra, PT Sido Muncul Pupuk Nusantara (SMPN), dan para petani singkong gajah, Selasa (14/1) mecurigai adanya malpraktek, dalam program yang mulai dijalankan di 2017 lalu.

“Jadi, para petani ini dijanjikan hasil panen melimpah oleh pihak bank yang mengajukan kredit, kenyataannya gagal panen karena beberapa faktor. Sedangkan kredit mereka (petani, red) masing-masing Rp50 juta dari 37 nama dan bunga tetap berjalan. Totalnya hampir Rp1,1 miliar. Sertifikat tertahan karena tidak dapat melunasi utang,” ujar Rasyid.

Menurutnya, ada malpraktek dalam program ini, karena para petani tidak memegang sepersenpun uang dari Rp50 juta kredit yang disepakati, melainkan untuk pembelian bibit, pupuk, penggarapan, dan pemeliharaan lahan untuk ditanami singkong gajah seluas 2 hektare per nama debitur.

Salah satu petani singkong gajah Robin mengaku, tidak tahu menahu soal layak atau tidaknya lahan yang digunakan hingga terjadinya gagal panen. Melainkan, lanjutnya, hanya melihat pihak Bank Sultra mengukur lahan mereka.

“Tetapi tidak sesuai, ada yang cuma 1 hektare tapi dilebihkan agar memenuhi kuota 50 hektare. Janji yang dilakukan dalam sosialisasi pihak bank juga tidak berjalan dengan semestinya. Tidak ada pendampingan, kita dibiarkan menanam sendiri,” keluh Robin.

“Kita gagal panen, tapi bunga kredit tetap jalan dan sertifikat tanah tertahan di Bank Sultra. Kita tidak terima, dari awal bukan kami (petani Konsel) yang mengajukan kredit, melainkan pihak bank yang datang sendiri dengan tawaran menggiurkan,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Bank Sultra  Abdul Latif meminta dewan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Karena kewenangan direksi itu tidak sampai pada menghapus aset. Dan tuntutan para petani untuk pemutihan, tidak bisa disahuti. Sebab, untuk menyerahkan kembali agunan, syaratnya kredit sudah dilunasi,” katanya.

Berkait perjanjian yang berjalan tidak normal, dia menjelaskan, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa dipanggil untuk menjawabnya, agar slip para petani bisa dibersihkan dan ketika mereka meminta permohonan kredit di tempat lain tidak lagi terbaca sebagai nasabah yang kredit macet. (p5/nir)

Facebook Comments