Dishub Sultra Sebut Izin Berlayar dan Lintas Antarprovinsi Jadi Kewenagan Pusat

102
Hado Hasina. (FOTO: FAYSAL/BKK)

KENDARI, BKK- Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut, izin berlayar dan lintas antarprovinsi merupakan kewenangan pusat.

“Misal, saat inikan Kolaka-Bajoe tinggi gelombang, nah itu semua bukan kewenangan Dishub Sultra, melainkan pusat,” ujar Kepala Dishub Sultra Hado Hasina, Selasa (14/1).

Jadi, jelas dia, itu bukan kewenangannya, termasuk jalur lain. Jadi, tidak ada kaitannya dengan Dishub Sultra.

Sementara, ucap dia, berkait penyeberangan itu menjadi kewenangan pihak syahbandar.

“Untuk itu, yang berhak menyuruh kapal berangkat adalah mereka (Syahbandar). Karena dia, aparat pusat,” jelasnya.

Hado mengukapkan, dengan adanya penundaan kapal ini. Tentu masyarakat akan memilih jalur lain.

“Banyak alternatif lain yang bisa ditempuh jika lewat laut berbahaya,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, untuk jalur darat menuju Sulawesi Selatan (Sulsel) harus melalui Malili dengan cara memutar, namun sepenuhnya kewenangan itu menjadi kewenangan pusat yang menyampaikan lewat Syabandar. (m3/nir)

Facebook Comments