Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Dinasti Politik di Sultra Mengkhawatirkan

96
Ilustrasi

Kandidat yang akan maju dalam pesta demokrasi, pernah haram hukumnya jika memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Ditekankan pada mereka yang terikat hubungan keluarga, ini dinamakan politik dinasti. Namun setelah Mahkamah Konstitusi (MK) anulir larangan politik dinasti, ia kembali berjaya. Sulawesi Tenggara (Sultra) salah satunya, langgeng dengan serah terima kekuasaan turun-temurun.

LAPORAN: AL QARATU AINI QURAISIN, KENDARI

Pasal 7 Huruf r Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mencantumkan syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yakni tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan ataupun garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan pertahanan.

Antara lain bukan ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak ataupun menantu atau besan pertahana. Kecuali, sang pertahana telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Pemerintah pusat mengeluarkan aturan ini akibat kegelisahan maraknya dinasti politik yang ikut memicu budaya koruptif dalam pemerintahan daerah.

Namun, alih-alih diterapkan dalam Pilkada 2015, aturan ini keburu dimatikan MK pada Juli 2015 melalui putusan perkara 33/PUU-XIII/2015 karena dianggap mendiskriminasi warga negara yang ingin ikut serta dalam proses demokrasi hanya karena status kekerabatannya dengan pertahanan.

Pakar politik Univeristas Halu Oleo (UHO) Dr Najib Husain mengatakan, dibatalkannya aturan tersebut oleh MK juga dikarenakan bertentangan dengan Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Pertimbangan MK, karena ada aturan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah pemberian hak kepada warga negara. Karena yang namanya aturan itu tidak bisa tumpang tindih antara aturan yang di bawah dan yang lebih di atasnya,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Najib, politik dinasti sendiri di Sultra sudah banyak terlihat dari masuknya anak dan istri pertahanan dalam unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pesona politik dinasti di Sultra cukup besar.

“Dari hasil pemilu 2019 lalu, beberapa anak bupati lolos pemilihan legislatif. Bahkan, seperti Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga, anak dan istrinya sekaligus duduk di kursi DPRD Sultra. Kondisi perpolitikan seperti ini memang cukup mengkhawatirkan, lebih banyak dampak negatif daripada positifnya,” ungkapnya.

“Sudah sangat sistematis jalannya, dan sebenarnya perlu kita benahi agar demokrasi kita jauh lebih bagus. Selain hasrat berkuasa yang sering menimbulkan persoalan di ruang publik, juga mengakibatkan tertutupnya ruang bagi orang-orang yang punya potensi untuk bisa masuk dalam aktivitas politik,” tambahnya.

Menurut Najib, politik dinasti sebenarnya tak ada masalah jika memang keluarga petahana tersebut memiliki kapabilitas yang mumpuni. Seperti memiliki pengalaman organisasi atau aktif dalam dunia politik, sehingga saat terpilih, bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan maksimal.

“Artinya tidak sekedar hanya lolos saja karena berhasil mendulang suara, tapi kinerjanya malah tidak baik. Sah-sah saja persoalan nepotisme politik dinasti, yang penting mereka punya kualitas. Namun, kualitas itu yang belum kita lihat di Sultra ini, baru sekedar menang saja” ucapnya.

“Mereka mencoba membuat politik dinasti itu menimbulkan semacam oligarki politik. Bagaimana kekuasaan itu tetap langgeng di keluarga mereka. Dan itu adalah salah satu ciri demokrasi yang tertinggal dan seharusnya partai politik (parpol) bisa memberikan warna lain,” pungkasnya.

Diketahui, kasus politik dinasti yang cukup menjadi perhatian publik yakni setelah ditangkapnya Calon Gubernur Sultra Asrun yang merupakan mantan Wali Kota Kendari 2 periode bersama Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra yang merupakan anak kandungnya.

Ayah dan anak tersebut ditangkap pada Februari 2018 lalu setelah diduga menerima uang sebesar Rp2,8 miliar. Kecurigaan dan ketakutan akan dinasti politik terbukti di sini. Asrun yang merupakan pertahanan, berhasil memenangkan anaknya, menggantikan kursi kekuasaannya dan tersandung korupsi.

Dari silsilah keluarga Asrun sendiri, tercatat bahwa ia merupakan keponakan dari Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga, besan dari mantan Bupati Konsel Imran dan Bupati Kolaka Ahmad Safei.

Terlepas dari itu, di Bumi Anoa ini juga terdapat daerah yang bupati dan ketua DPRD kakak-beradik, yakni Ketua DPRD Muna Barat (Mubar) Wa Ode Sitti Sariani Ilaihi yang merupakan adik dari Bupati Mubar LM Rajiun Tumada Ilaihi. Juga Ketua DPRD Konawe Utara (Konut) Ikbar yang merupakan adik Bupati Konut Ruksamin. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"