Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Bawaslu RI: Parpol Saat Ini Perlu Kembali ke Khitahnya

29
Ratna Dewi Pettalolo. (FOTO: AINI/BKK)

KENDARI, BKK – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, partai politik (Parpol) saat ini perlu kembali ke titohnya.

Hal itu disampaikannya langsung dihadapan perwakilan parpol di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menjadi peserta sosialisasi penanganan pelanggaran dengan tema partisipasi publik dalam penegakkan hukum pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang diselenggarakan Bawaslu Sultra di salah satu hotel di Kendari, Sabtu (11/1).

“Untuk penegakkan hukum pemilu, kita mulai dulu dari pesertanya, yaitu Parpol. Peran penting dari Parpol sekarang ini memang cukup mengkhawatirkan dan perlu kembali ke titohnya,” ujar Ratna.

Ratna menjelaskan, titoh yang dimaksud tersebut yaitu agar bagaimana parpol melakukan kembali fungsi-fungsi kaderisasi dan tidak kemudian instan melahirkan calon-calon Kepala Daerah.

“Terlebih, apalagi kalau dilakukan melalui sebuah transaksi. Padahal secara tegas diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 larangan untuk melakukan politik transaksional dalam proses pencalonan. Jika itu terbukti, maka sanksi terberatnya adalah pembatalan sebagai calon,” papar Ratna.

Ratna melanjutkan, bahwa pada dasarnya parpol diamanahkan untuk melahirkan kader potensial yang diharapkan bisa mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Dan ia tekankan, tidak ada kader instan yang dilahirkan dalam sebuah proses seleksi Kepala Daerah.

“Yang kita lihat sekarang, parpol kurang mengkaderisasi anggotanya. Parpol seharusnya menentukan mana kader yang akan disiapkan duduk di kusri parlemen dan mana yang akan menjadi Kepala Daerah. Jangan baru dilantik jadi anggota legislatif, ada Pilkada lantas maju pemilihan dan mundur dari jabatannya,” ungkap Ratna.

“Tentu peran ini yang harusnya dimainkan oleh parpol. Karena kualitas pemilu itu diukur dari dua hal, yakni apakah prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasilnya sesuai dengan keinginan rakyat,” pungkas Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI ini.(p5)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"