Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Bapemperda Lakukan Pembahasan 6 Raperda Pajak Daerah dan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

49

KENDARI, BKK – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, mulai membahas 6 rancangan peraturan daerah (raperda) dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah untuk ditetapkan menjadi perda.

Ketua Bapemperda DPRD Kendari Ilham Hamra, Rabu (14/1) mengatakan, 6 raperda yang sedang dibahas antara DPRD dan mitra terkait, adalah raperda pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel, pajak air bawah tanah, dan pajak hiburan.

“Sebelumnya, 6 raperda tersebut 1 bernama pajak retribusi. Tapi saat ini saat ini kita bahas dan akan kita pisahkan satu persatu ditarik agar lebih spesifik. Pajak yang kita bahas ini berdasarkan hasil susunan DPRD dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ilham menjelaskan, dalam pajak reklame, objek yang akan dikenai pajak adalah reklame papan bilboard, videotron atau megatron, stiker, selebaran, reklame berjalalan pada kendaraan, udara, apung, suara, film atau slide, dan peragaan.

“Sedangkan objek reklame yang tidak dikenai pajak, adalah reklame internet, televisi, radio, koran, label pada barang yang diperdagangakan, nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan, dan reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah,” jelasnya.

Untuk pajak parkir, papar dia, objek yang akan dikenakan adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

“Sedangkan yang tidak dikenai pajak, seperti tempat parkir yang disediakan pemerintah daerah, yang disediakan perkantoran untuk karyawannya sendiri, dan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik,” bebernya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, objek pajak restoran yang akan dikenai pajak adalah pelayanan yang disediakan di restoran, rumah makan, kafetaria, warung, bar dan jasa katering. Tidak masuk pajak restoran, jika nilai penjualannya tidak melebihi Rp1.000.000,00.

Sementara, tambah Ilham, objek pajak hotel yang akan dikenai pajak adalah hotel yang memberikan pelayanan kemudahan fasilitas olahraga dan hiburan. Tidak termasuk  pajak hotel adalah jasa tempat tinggal yang disedikan pemerintah. seperti sewa apartemen, kegiatan keagamaan, rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan jasa biro perjalanan yang diselenggarakan pihak pihak hotel.

“Pajak hiburan yang akan dikenai pajak adalah penyelengaraan hiburan yang dipungut bayaran, seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik, dan tari. Tidak termasuk pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti upacara adat dan kegiatan keagamaan,” jelas Ilham.

Terakhir, pajak air tanah yang akan dikenai adalah pengambilan air tanah secara langsung yang dikomersilkan. Adapun yang tidak dikenai pajak adalah pengambilan air tanah untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan perikanan, serta peribadatan. (m1/nir)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"