Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Bahas Jaminan Kesehatan Dewan, Rasyid Tinggalkan Ruang Rapat

48
Anggota Komisi II Rasyid menyalami pihak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebelum meninggalkan ruang rapat. (FOTO: AINI/BKK)

KENDARI, BKK –  Bahas jaminan kesehatan pimpinan dan anggota tahun anggaran 2020 bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) meninggalkan ruang rapat.

Aksi itu dilakukannya lantaran ogah mendengarkan pemaparan dari BPJS, berkait penawaran kesehatan yang ditawarkan.

“Tunggakan BPJS ini di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Bahteramas saja lebih dari Rp1 miliar, belum lagi di RS kabupaten/kota yang lain di Sultra ini. Bahkan, Komisi IV pernah hearing pihak RSUP Bahteramas, terlunta-lunta mereka karena kurangnya manajemen dari BPJS,” ujar Rasyid.

Selain itu, ia banyak mendengar keluhan masyarakat tentang berbelit-belitnya prosedur kesehatan yang menjadi aturan BPJS.

“Dimana-mana ada orang yang tidak bisa dirawat di RS hanya karena belum keluar rujukan dari dokter yang menangani BPJS peserta, harus mengurus ini itu dulu baru bisa mendapatkan perawatan. Bahkan, anak kawan saya ada yang sampai masuk RS Jiwa hanya karena belum masuk rekomendasi dokter dari BPJS-nya. Jadinya BPJS malah terkesan menyengsarakan masyarakat,” keluh Rasyid.

Lebih lanjut, politik PKS ini mengaku, menolak untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, meskipun nantinya keputusan mayoritas anggota dewan merujuk pada jaminan kesehatan nasional tersebut.

“Ini bentuk protes saya mewakili masyarakat. Sudah tahu bermasalah, kenapa tetap kita pertahankan mereka (BPJS). Kalau teman-teman lebih banyak yang setuju saya persilahkan, tidak bisa memaksakan kehendak saya,” kata Rasyid sambil meninggalkan ruangan rapat.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPRD Sultra Bustam mengatakan, sikap tegas dan keras yang dilakukan Rasyid dalam menolak BPJS atas dasar memperjuangkan keluh kesah masyarakat.

“Khususnya masyarakat Sultra, banyak yang jadi korban hanya karena persoalan regulasi. Tentu sebagai wakil rakyat, harus kita perjuangkan, minimal bisa menjebatani aspirasi mereka,” tuturnya.

Ditanya soal ini, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kendari Alamsyah mengaku sangat berterima kasih dengan adanya protes yang dilakukan pihak dewan.

“Ini bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk memperbaiki managemen sebelumnya,” jelasnya.

Sebenarnya, aku dia, secara tidak langsung anggota dewan telah memberikan masukan kepada BPJS Kesehatan.

“Kita harap ke depan kami bisa mencari cara untuk memperbaiki dan meningkatkan managemen sebelumnya agar lebih baik,” tuntasnya. (p5/nir)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"