Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Menurun pada 2019

98
Ilustrasi

Kekerasan pada perempuan dan anak selalu menjadi momok yang menakutkan di lingkungan masyarakat. Bukan tanpa alasan, kekerasan seperti fisik, seksual, eksploitasi anak, penelantaran hingga kekerasan psikis seperti tidak ada habisnya untuk tidak terjadi di masyarakat Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra).

LAPORAN: MITA, KENDARI.

Parahnya lagi, kekerasan yang sering terjadi terkadang hanya sebatas pelaporan, tanpa ada tindak lanjut untuk menyelesaikan persoalan. Padahal kekerasan pada perempuan dan anak digolongkan dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ditambah masyarakat yang masih belum sadar atau berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya menjadi kendala tersendiri.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3APP-KB) Sultra, ada penurunan kekerasan pada perempuan dan anak di 2019 jika dibandingkan 2018.

Jika di 2018 tercatat ada 175 kasus kekerasan, maka 2019 menurun dengan hanya 97 kasus kekerasan se-Sultra.

Dari 97 kasus itu, 35 kekerasan yang dialami perempuan dewasa, 51 kekerasan yang dialami anak perempuan, dan 11 kekerasan yang dialami anak laki-laki. Jenis kekerasan yang dialami adalah kekerasan fisik dan seksual.

Kepala Dinas P3APPKB Sultra Andi Tenri Rawe Silondae mengungkapkan, Jumat (11/1), turunya angka kekerasan karena berbagai upaya yang dilakukan pemerintah provinsi melalui Dinas P3APP KB Sultra.

Salah satunya, kata dia, membentuk tim yang rutin melakukan sosialisasi sampai tingkat kelurahan di 17 kabupaten/kota.

“Meski begitu, masih ada juga beberapa kabupaten yang belum sampai tingkat kelurahan. Namun di tingkat kecamatan dan kabupaten tim itu sudah ada yang siaga untuk turun di mana lokasi terjadinya kekerasan pada saat itu juga. Artinya, tim ini sifatnya menjemput bola,” jelas Andi.

Tak hanya satu upaya, menurut Andi Tenri, upaya lain yang dilakukan beserta jajaranya adalah pencerahan langsung kepada masyarakat pentingnya melaporkan kekerasan.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sering memberikan koordinasi lembaga terkait ke kabupaten/kota agar setiap kejadian bisa terdeteksi, dicatat, diregistrasi kemudian dimasukan dalam aplikasi yang namanya Simponi untuk melihat jumlah kasus kekerasan.

“Alhamdulillah mudah-mudahan menurunya angka yang ada tahun ini memang turun betul-betul berdasarkan upaya Dinas P3APPKB. Bukan karena tidak dilaporkannya kasus kekerasan yang masih ada di luaran sana. Karena, menurutnya bisa saja turunya jumlah kekerasan karena kurangnya laporan yang dilaporkan oleh masyarakat,” duga Tenri.

Bagaimana dengan jumlah kekerasan jika dipetakan berdasarkan kabupaten kota yang ada di Sultra?

Dinas P3APPKB mencatat Kota Kendari menjadi daerah yang kasus kekerasan paling tinggi dengan 28 kasus di 2019. Yang mana 10 kekerasan fisik, 2 psikis, 14 seksual. Dari jumlah itu 15 kekerasan terjadi di rumah tangga, 1 tempat kerja, 9 lainya, 2 sekolah, dan 1 fasilitas umum.

Di bawah Kota Kendari, ada Kabupaten Konawe diurutan ke-2 dengan 26 kekerasan. Di antaranya 8 kekerasan fisik, 1 psikis, 16 seksual, 1 eksploitasi anak. Tempat kejadian 15 di rumah tangga, 1 sekolah, dan 4 fasilitas umum.

Urutan ke-3 diambil Kota Baubau dengan 10 kasus kekerasan, 4 di antaranya kekerasan fisik, 7 psikis, 3 seksual. Tempat kejadian di rumah tangga dan lainnya.

Urutan ke-4 Kabupaten Bombana dengan 9 kasus kekerasan. Yaitu 4 fisik, 1 psikis, dan 4 seksual. tempat kejadian 7 di rumah tangga, 1 sekolah, 1 fasilitas umum.

Kabupaten Buton menyusul di urutan ke-5 dengan 8 kasus kekerasan, 1 fisik, dan 8 seksual. Tempat kejadian, 2 di rumah tangga, 1 tempat kerja, sekolah 1, fasilitas umum 3 dan lainya 1.

Urutan berikutnya Koala Utara peringkat ke-6 dengan 5 kasus, 3 seksual, dan 2 lainnya. Tempat kejadian 3 rumah tangga, 2 fasilitas umum.

Peringkat ke-7 diraih Konawe Selatan (Konsel) dengan 3 kasus  kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga.

Urutan ke-8 adalah Kolaka dan Kolaka Timur dengan masing-masing 2 kasus kekerasan yaitu seksual dan fisik.

Urutan ke-9 ada Konawe Utara 1 kasus kekerasan psikis.

Sementara 7 daerah lainnya yakni Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi tidak ada tindak kekerasan yang masuk dalam data P3APPKB.

Tenri kembali menjelaskan, bahwa dalam data 7 daerah yang tidak ada kekerasanya bisa jadi karena belum dilaporkan oleh pihak pemerintahnya. Padahal, menurut dia kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Butur masih hangat diberitakan.

“Kenapa Kota Kendari paling banyak, salah satu penyebabnya, karena masyarakatnya sudah paham kemana mereka harus mengadu. Kedua, masyarakatnya juga berpendidikan dan tahu apa yang harus dia lakukan ketika ada kekerasan pada dirinya, sehingga penanganannya itu lebih banyak lagi, ungkapnya.

“Sedangkan yang 7 daerah tanpa ada kekerasan dalam data, karena belum melaporkan melalui Simfoni, karena berbagai kendala yang ada, seperti jaringan di daerah tersebut, terus SDM IT belum memadai, sehingga data itu belum ada. Padahal, baru saja kejadian kekerasan seksual anak di Butur, tapi di data tidak ada, karena belum dilaporkan,” tambahnya.

Sehingga, sambung Tenri, penurunan kasus kekerasan tidak dapat disimpulkan bahwa kurangnya kekerasan yang ada. Bisa saja menurunya kasus kekerasan karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

“Semakin banyaknya korban yang berani melapor. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban pada lembaga-lembaga pengada layanan. Selain itu lembaga layanan semakin memiliki kesadaran tentang pentingnya melakukan pengolahan data. Angka yang disajikan tersebut untuk membantu banyak pihak termasuk negara tentang bagaimana pencegahan dan pemulihan dilakukan,” terang Andi Tenri Rawe Silondae. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"