Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Raperda APBD Butur Tahun 2020 Disetujui

28

BURANGA, BKK – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Buton Utara (Butur) Tahun 2020 telah disetujui yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Butur memberikan beberapa catatan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur.

Sebelum dilakukan penandatanganan, terlebih dahulu dilakukan pembacaan laporan gabungan komisi terhadap hasil pembahasan Raperda APBD Butur 2020, yang dibacakan oleh sekretaris gabungan komisi, Mazlin. Kemudian, disusul penyampaian pandangan akhir masing-masing fraksi, disertai beberapa catatan penting.

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Lissustini juga memberikan catatan penting, yakni soal distribusi bantuan nelayan yang harus tepat sasaran, program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) harus tepat sasaran dan efektif dalam menggunakan anggaran, serta pembangunan talud di Kioko agar diperhatikan.

Sementara, Fraksi Golkar yang dibacakan Tarif juga memandang, hubungan baik yang sudah terjalin antara DPRD dan pemkab agar terus terjaga, apa lagi saat ini Butur dalam suasana menghadapi momen pilkada 2020 nanti.

“Kami juga sangat mengharapkan agar Pemkab Butur dapat terus mengontrol kinerja OPD-nya. Bila perlu Pemkab Butur memberikan penghargaan bagi OPD yang berhasil mencapai target pendapatan asli daerah (PAD),” pintanya.

Sementara, Bupati Butur Abu Hasan dalam sambutannya mengatakan, agenda tersebut merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dan eksekutif, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, terselenggaranya persetujuan bersama atas Raperda yang tepat waktu tersebut, tidak lepas dari kerja keras dan hubungan baik antara eksekutif dan legislatif.

“Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan DPRD, badan anggaran (banggar), fraksi-fraksi, dan komisi-komisi DPRD dan segenap anggota dewan, yang telah menyepakati rancangan APBD tahun 2020,” tutur Abu Hasan.

Dia menjelaskan, pendapat akhir fraksi DPRD merupakan bagian dari penyempurnaan konsep kebijakan pembangunan yang termuat dalam APBD.

“Tentunya, saran dan masukan yang dilayankan kepada kami, akan menjadi perhatian dan bahan bagi kami semua dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang,” tuntasnya. (r5/r2)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"