Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Tim Kuasa Hukum Randy Protes Penerapan Pasal pada Tersangka

14
Solidaritas mahasiswa di Jawa atas tewasnya Randy.

KENDARI, BKK- Tim kuasa hukum dari Imawan Randy menyoal penerapan pasal yang dikenakan pada Brigadir AM, tersangka penembak Randy.

Sukhtar, salah satu anggota tim kuasa hukum Randy saat konferensi pers di Universitas  Muhammadiyah Kendari (UMK) pada Sabtu (9/11) membeberkan, melihat surat SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra), tersangka hanya disangka melanggar pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan, pasal 359 subsidair pasal 360 ayat (1 dan 2) tentang kesalahan atau kelalaian.

Menurut Sukhtar, pasal tersebut perlu dikoreksi karena bertentangan dengan proses penyelidikan.

“Ada petunjuk baru terhadap penerapan pasal atas perbuatan tersangka, bukan saja hanya penganiayaan dan kelalaian,” menurutnya.

Suktar menjelaskan, petunjuk yang dimaksud adalah diketahui tersangka AM merupakan salah satu dari 6 anggota polisi yang membawah senjata api saat pengamanan demonstrasi mahasiswa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 26 September lalu.

Hal itu, sambung dia, terbukti dalam sidang disiplin dan sudah dijatuhi sanksi disiplin.

“Surat perintah pengamanan demo telah diinstruksikan oleh kapolda dan kapolres tidak membawa senjata api. Namun tersangka terbukti membawa senjata api,” ujarnya.

Atas petunjuk tersebut, lanjut Sukhtar, ia berharap penyidikan terhadap tersangka bukan hanya pada pasal penganiaayaan dan kelalaian.

“Tetapi, penerapan pasal 355 KUHP tentang Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, dan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, yang seharusnya diterapkan,” katanya.

“Ini agar ke depan dalam proses penuntutan lebih jelas dan memberikan kepastian hukum,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sukhtar menyebutkan, pihaknya meminta kepada penyidik Mabespolri, Kejaksaan Agung khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk memperhatikan dalam penerapan hukumnya.

Pihaknya juga meminta meminta agar Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pemantauan selama proses penuntutan dalam perkara almarhum Randy

“Harapannya agar ada kesesuaian dengan pembuktian formal sebelum menuju pada pembuktian materiel. Dan, kita berharap agar semua element terus konsisten dalam mengawal proses perkara ini sampai berkekuatan hukum tetap,” harapnya. (p2/iis)

Leave A Reply

Your email address will not be published.