Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Ragu-Ragu Desa “Hantu”

48
Ilustrasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggaungkan desa “hantu”. Desa-desa fiktif di laporan dana desa. Desa tersebut sebenarnya tidak ada, namun dicatat untuk dapat anggaran dana desa. Publik terbelah dua. Apakah desa hantu itu benar-benar ada atau jangan sampai itu hanya ada dalam bayangan ketakutan Sri Mulyani.

Mari kita tengok pernyataan-pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Nata Irawan, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kemendagri mengatakan, desa ‘hantu’ mulia terungkap pada Agustus. Dia menyebut, hal ini ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pada 15-17 Oktober 2019.

“Kami bahas dalam rapat pimpinan antara Kemendagri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika itu disampaikan oleh pimpinan KPK ada 56 desa fiktif,” ujar Nata, Kamis (7/11).

“Tim kami turun ke Sulawesi Tenggara bersama aparat pemerintah provinsi masuk juga langsung ke kabupaten, kami kumpulkan 56 desa yang dimaksud fiktif,” sambungnya, seraya menambahkan, berdasarkan hasil pengecekan ditemukan empat desa “hantu”.

Empat desa “hantu” tersebut yaitu, Desa Larehoma di Kecamatan Anggaberi, Desa Wiau di Kecamatan Routa, Desa Arombu Utama di Kecamatan Latoma, serta Desa Napooha di Kecamatan Latoma.

“Setelah kami verifikasi yang dinyatakan fiktif sebenarnya ada empat,” tuturnya.

Aferi Syamsidar Fudail, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Kamis (7/11) menerangkan, salah satu penguat dugaan, ada satu desa di Konawe hanya berpenduduk 7 kepala keluarga (KK).

Aferi Syamsidar Fudail mengatakan, pemekaran desa di Konawe merujuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2011. Pemekaran Itu sebelum lahirnya Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014. Waktu itu pemekaran belum memuat syarat kependudukan.

Nanti perda yang lahir setelah berlakunya UU Desa 2014 barulah mensyaratkan pemekaran desa harus memiliki berpenduduk 400 KK atau 2.000 jiwa.

Berdasarkan UU Desa No.6 Tahun 2014, desa yang ada sebelum UU Desa tetap diakui sebagai desa.

Poin kedua, kata Aferi, pemekaran 4 desa yang disebut desa “hantu” itu niatnya hanya untuk menegaskan bahwa itu bagian dari Kabupaten Konawe.

Diketahui, desa tersebut dimekarkan sebelum jauh sebelum adanya dana desa. Dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) mulai dikucurkan pada 2015. (*)

3 Desa Dibantah Bupati Konawe

Hanya beberapa jam setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat sinyalemen desa “hantu”, banyak tanggapan muncul, termasuk Presiden Jokowi.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa tak urung bereaksi keras. Ia mengaku tersinggung dan meminta para pihak termasuk Sri Mulyani bisa duduk bersama guna membahas masalah ini.

“Saya sebenarnya agak tersinggung dengan penyebutan desa fiktif ini, karena semua sesuai prosedur, ada dana masuk dari Menteri Keuangan langsung kita bikinkan perbupnya,” kata Kery di kediamannya, Kamis (6/11/2019).

Kery menjelaskan, pencairan dana desa melalui proses yang rumit dan ketat, karen diawasi oleh beberapa lembaga, termasuk juga harus ada rekomendasi hasil audit BPK.

“Pencairan ini tidak gampang,” tegasnya.

Sebab itu, dia menegaskan desa fiktif itu tidak ada.

“Maksudnya fiktif itu apa. Itu dulu yang harus klir. Tiga desa itu ada kok. Tidak fiktif. Silakan cek. Tim gabungan dari Kemendagri silakan datang di Konawe. Nanti saya bawa langsung melihat desa itu ada atau tidak,” tantangnya, Kamis (7/11).

Tiga desa yang disinyalir fiktif, ungkap Kery, yakni Desa Ulumeraka di Kecamatan Lambuya, Desa Morehe, dan Desa Uepai yang berada di wilayah Kecamatan Uepai.

Dijelaskan, Desa Ulumeraka tidaklah fiktif. Hanya saja, nama desa itu persis sama dengan nama salah satu desa yang ada di Kecamatan Onembute. Barangkali, lanjutnya, terjadi human error dalam proses registrasi desa tersebut oleh Kemendagri.

“Saya tidak mau berandai-andai siapa yang salah. Biar fakta yang berbicara. Yang jelas, desanya ada dan bukan desa siluman atau desa fiktif,” tegasnya.

Lalu, soal Desa Morehe di Kecamatan Uepai. Desa itu juga tidak fiktif dan mempunyai perangkat desa, wilayah serta syarat-syarat lain diakuinya suatu desa. Hanya saja, saat pemekaran Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), desa yang dulunya masuk Kabupaten Konawe itu berpindah menjadi desa di Koltim.

“Ini yang mau kita sanggah di pusat. Jelas sekali Desa Morehe masih masuk dalam titik koordinat Kabupaten Konawe,” papar Kery.

Sedangkan Desa Uepai, termasuk satu dari 56 desa yang diusulkan mekar sesuai Perda Nomor 7 tahun 2011. Namun dalam perjalanannya, Desa Uepai malah menjadi kelurahan dan bukan lagi desa. Sehingga, otomatis tidak boleh menerima dana desa (DD) sebab tidak dibenarkan undang-undang.

Terkait transfer dana pusat kepada tiga desa itu sejak 2015 hingga 2019, Kery mengatakan, Kemendagri yang lebih tahu mengenai hal itu. Sebab, pemkab Konawe hanya sebatas mengurus administrasi dan pengusulan ke pusat. Layak atau tidaknya diberikan transfer, pusat yang tentukan.

“Uangnya (dana desa) masih ada di kas daerah. Kita tidak salurkan ke tiga desa yang dimaksud itu. Kita simpan dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Konawe. Kalau diminta, Pemkab Konawe siap mengembalikan dana itu ke kas negara,” ujar Ketua Harian DPW PAN Sultra itu.

Menteri Desa Bantah Sri Mulyani

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait desa fiktif atau desa siluman. Desa fiktif itu muncul diduga sebagai modus supaya bisa mendapat bagian dari dana desa.

“Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada, kemudian dikucuri dana, dan dana enggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu (desa fiktif) enggak ada,” kata Abdul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11).

Abdul mengatakan dana desa selalu dievaluasi setiap dua kali dalam setahun. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, yaitu 20 persen pada tahap pertama, dan 40 persen masing-masing pada tahap kedua dan ketiga. Menurut Abdul, dana tersebut tidak akan cair jika suatu desa tidak memenuhi persyaratan.

“Tidak akan turun itu kalau laporan enggak selesai,” katanya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, syarat penyaluran dana desa tahap I yaitu penyampaian peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa.

Tahap selanjutnya, dana akan dikucurkan jika ada laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya (untuk tahap II) atau sampai tahap II (untuk tahap III). Ada pula laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya (untuk tahap II) atau sampai tahap II (untuk tahap III).

Berdasarkan penelusuran kementeriannya, kata Abdul, tidak ada desa fiktif yang menerima kucuran dana desa. Ia mengatakan sudah menjelaskan hal ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Sudah kami laporkan,” kata kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.