Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Kualitas Pendidikan Sultra Peringkat 3 Terbawah Se-Indonesia

33
Ilustrasi

Sulawesi Tenggara (Sultra) menorehkan menduduki peringkat ke-32 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam hal kualitas pendidikan, yang cerminannya diambil dari status akreditasi masing-masing sekolah.

LAPORAN: SUMARDIN, KENDARI.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANS/M) Sultra tahun ini,  terdapat 900 sekolah yang divisitasi/reakreditasi baik tingkat sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP)/madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah menengah atas (SMA)/madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekitar 265 sekolah tidak terakreditasi, tentu jumlah ini terbilang sangat tinggi.

Ketua BANS/M Sultra Prof Dr H Anwar Hafid MPd mengatakan, dari 8 standar penilaian terhadap kualitas pendidikan yang mesti dimiliki sekolah, terdapat 2 standar penilaian yang masih sangat lemah di Sultra yakni berkait dengan pengembangan sarana prasarana (sarpras), pendidik tenaga kependidikan.

Ia menjelaskan, sekolah tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan akreditasi sekolah atau kualitas pendidikan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang sangat terbatas, melainkan peran pemerintah daerah (pemda).

“Jadi, partisipasi pemerintah daerah sangat lemah dalam pengadaan sarpras, pendidik tenaga kependidikan. Kalau ini dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin peningkatan kualitas pendidikan sulit terwujud bahkan berjalan di tempat,” ujarnya, Senin (4/10).

Mestinya, lanjutnya, perhatian pemerintah daerah setempat sangat penting di dalam pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang pendidikan.

Beber dia, dari 17 kabupaten/kota ada 2 kabupaten yang cukup perhatian dengan sarpras dan tenaga gurunya yakni Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dan Kolaka Timur (Koltim).

“Misalnya saja Koltim memberikan gaji honorernya  lumayan tinggi yakni Rp1 juta per bulan. Di mana sebelumnya  diambil dari dana BOS yang jauh dari kata layak Rp300 ribu per bulan,” ucapnya.

Ia berharap, pemerintah pusat maupun daerah dapat mengalokasikan dan menggenjot anggaran untuk pembangunan sarpras dan kualitas guru, mengingat persoalan tersebut yang dialami pendidikan di Sultra.

“Saya berharap, semoga status akreditasi sekolah di Sultra dapat meningkat, sehingga tidak berada di 3 terendah se-Indonesia lagi. Ini bisa terwujud manakala dapat menggenjot APBD-nya  dalam bidang pendidikan kalau tidak bakal sulit terealisasi,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Sultra, Prof Abdullah Alhadza menuturkan, kualitas pendidikan sendiri dapat diukur dari akreditasi di masing-masing sekolah.

Kata dia, karena akreditasi yang dimiliki sekolah merupakan potret atau fakta terkait proses layanan pendidikan yang mesti dimiliki sekolah.

“Kalau layanan pendidikannya masih kurang, bisa dipastikan hasil (outputnya) juga akan rendah,” pungkasnya.

Lanjut dia, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, baik  pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, orangtua serta murid, yang disesuaikan dengan porsinya masing-masing.

“Jadi pemerintah daerah mesti bisa melihat persoalan ini dengan baik, dan harus bertanggung jawab apakah realisasi dana pendidikan 20% di APBD sudah dijalankan,” tutupnya. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.