Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Kadis P3APPKB Sultra Tagih Polda Kasus Dugaan Pejabat Cabul di Butur

92

KENDARI, BKK – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Kepolisian Daerah (Polda) tidak menghilangkan begitu saja kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Buton Utara (Butur), yang terindikasi melibatkan wakil bupati setempat.

Kasus ini genap berusia 2 bulan pada Selasa (26/11). Sejauh itu, tidak ada perkembangan kasus yang berarti dari penyidik kepolisian.

Kepala Dinas (Kadis) P3APPKB Andi Tendri Rawe Silondae, kemarin, menyatakan dirinya tidak percaya bahwa kasus ini bakal mengendap sedemikian rupa di Polda Sultra.

“Saya juga cukup kaget, setelah mengikuti informasinya memang, kasus ini belum ada tanda-tanda penyelesaian. Entah faktor apa kita juga tidak mengetahui. Intinya kita tetap serahkan kepada pihak kepolisian yang memproses kasus ini,” ujar Tendri via telepon seluler, kemarin.

Meski begitu, lanjut Tenri, bukan berarti diserahkan sepenuhnya kepada polisi ini artinya polisi bisa berbuat sesuka hatinya.

“Dengan membiarkan kasusnya begitu saja, tanpa ada progres perkembangan kasusnya sudah sampai di mana,” katanya.

“Kita inginkan ada informasi terbaru, progresnya sudah di mana, kalau memang tidak bersalah, disampaikan juga. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya, sudah sejauh mana kasus ini. Apalagi kasus pencabulan ini sudah lama terjadi, kalau tidak salah bersamaan saat aksi demonstrasi di DPRD Sultra yang memakan korban,” terangnya.

Kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang menyeret nama Wakil Bupati Butur  Namun, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena polisi belum cukup bukti.

Dikendalikan Saksi

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sultra Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) La Ode Aries El Fathar ditanya soal perkembangan kasus ini, pada Kamis (21/11) lalu mengatakan, proses penyidikan terkendala saksi pelapor tidak memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

Sehingga, sambung Aries, pihaknya belum bisa mengumpulkan cukup bukti yang mengarah pada oknum pejabat tersebut.

“Kita akan upayakan secepatnya untuk memeriksa saksi pelapor tersebut. Nanti kita akan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk mencari tahu kenapa dia (saksi pelapor) ini tidak mau memenuhi panggilan,” terang Aries saat ditemui di ruang kerjanya.

Dari hasil visum, Aries menyebutkan, memang ada luka robekan (pada kelamin korban), namun luka tersebut diperkirakan sudah lama.

Dan, mantan Wakil Direktur Reserse Narkoba (Wadiresnarkoba) Polda Sultra ini belum bisa menyinkronkan waktu kejadian pencabulan dengan oknum pejabat yang dimaksud.

“Saya belum bisa pastikan itu. Yang jelas saat ini kita masih mengumpulkan bukti-bukti,” ujarnya.

Di sisi lain, kasus perdagangan anak yang ditangani Polres Muna yang masih satu rangkaian dengan kasus ini bahkan sudah ada penetapan tersangka.

Aries membenarkan, pihaknya hanya menangani kasus dugaan pencabulannya, sedangkan kasus perdagangan anak ditangani Polres Muna.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya belum menemukan bukti bahwa ada kaitannya–kasus perdagangan anak–dengan oknum pejabat tersebut.

“Tersangka (perdagangan anak) ini  memang ada kaitannya dengan korban, pokok perkara perbuatan hukum perdagangan anaknya sudah dibuktikan, namun dugaan pencabulan akan yang mengarah ke pejabat seperti tadi, belum cukup bukti mengarah ke sana,” jelasnya.

Menyikapi saksi pelapor yang enggan memenuhi panggilan tersebut, lebih lanjut Aries menyebutkan, pihaknya akan tetap melanjutkan proses dugaan pencabulan anak di bawah umur tersebut.

“Tidak bisa (dihentikan meskipun dicabut laporannya). Tetap diproses karena ini berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak,” katanya. (p1-p2/iis)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"