Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

6 Fraksi Setuju Setengah Hati

39
Rapat paripurna penetapan APBD 2020 di DPRD Kota Kendari, Senin (4/11). (MITA/BKK)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kota Kendari akhirnya ditetapkan pada Senin (4/11) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika melihat dan mendengar catatan yang disampaikan, kecuali PKS maka 6 fraksi lainya terkesan mendukung setengah hati karena dianggap masih banyaknya kekurangan dalam APBD 2020.

Laporan: Mita, Kendari

Sebanyak 7 fraksi, yaitu Fraksi PKS, Golkar, PAN, Nasdem, PDIP, Gerindra, dan Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI) tidak ada yang menolak, namun ada begitu banyak catatan, masukan dan harapan, pada pemerintah kota dikemukakan.

Bahkan dalam catatan yang disampaikan, tidak hanya 1 sampai 2 catatan, tetapi dari fraksi yang ada, masing-masing memiliki 4 sampai 5 catatan.

Fraksi Golkar, misalnya, yang diwakili juru bicaranya Rajab Jinik menyampaikan, dalam pengajuan rancangan perda, seharusnya pemkot sudah menyerahkan lebih awal ke DPRD untuk untuk dipelajari oleh anggota dewan, sehingga dalam pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan penetapan tidak terburu-buru.

Golkar juga meminta pemkot dalam pelaksanaannya mengedepankan urusan wajib pemerintahan dan masyarakat, pemkot harus meningkatkan sarana dan prasarana sektor perikanan sebagai sumber peningkatan hidup sehingga produksi meningkat dan masyarakat bisa sejahtera.

“Catatan keempat yang kami minta adalah agar pemerintah bisa mengatasi defisit yang saat ini mencapai Rp22 miliar, yang kemudian tidak terulang di tahun berikutnya. Tidak lupa, fraksi Golkar memberi masukan kepada seluruh SKPD untuk bisa menggunakan anggaran yang ada sesuai keperluan dan tepat sasaran,” kutip Rajab Jinik.

Giliran berikutnya, Fraksi PAN mengkritisi APBD 2020 masih kurang terarah pada semangat pelayanan masyarakat yang maksimal.

“Hal ini terlihat dengan masih kurangnya dukungan anggaran untuk peningkatan layanan air bersih, sehingga kami berharap tahun-tahun ke depan layanan ini perlu ditingkatkan lagi, mengiat kebutuhan air bersih sangat diperlukan oleh masyarakat,” ujar Anita Dahlan Moga, juru bicaranya.

Sementara, Fraksi NasDem yang diwakili Andi Sitti Rofikha Hidayat tidak jauh berbeda dengan Golkar, menyoroti defisit anggaran 2020 sebesar Rp22 miliar.

Ia menilai, defisit tersebut masih cukup besar yang bisa berakibat pada kesejahteraan masyarakat.

Catatan Fraksi PDIP yang dibacakan Apriliani Puspitawati, partai ini lebih banyak membuat catatan.

Mulai dari menyoal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, optimalisasi anggaran, gaji honorer petugas kebersihan, hingga minimnya air bersih.

Fraksi PDIP berpendapat, hal Kesehatan pemerintah kiranya harus meninjau kembali dan memperbaiki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari terkait instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang rusak, karena sangat berpotensi  mengandung senyawa organik dan senyawa kimia lainya yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan penyakit baik di lingkungan rumah sakit dan lingkungan warga sekitar.

PDIP meminta insentif petugas kebersihan kota ditingkatkan, karena kerja mereka bagian dari cerminan wajah kota.

“Infrastruktur juga kami minta untuk lebih ditingkatkan, pendidikan juga kita ingin agar anak-anak kita menjadi murid yang berkualitas, serta ketersediaan air juga kami minta kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Semoga dengan tahun anggaran 2020 keinginan kita semua bisa terpenuhi,” tambahnya.

Fraksi Gerindra berfokus pada pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya diawasi oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), utamanya yang bersangkutan dalam hal ini dispenda, dianggap belum maksimal.

Partai ini juga menyoroti pembayaran pajak dan retribusi oleh rumah makan, seluruhnya belum patuh.

“Sehingga, pemerintah perlu langkah-langkah konkret agar rumah makan yang tidak patuh, bisa diberi peringatan keras,” ujar Simon Mantong, juru bicara PDIP.

Terakhir, Fraksi DKI menyarankan pemerintah kota harusnya lebih mementingkan kualitas pertumbuhan ekonomi, mendorong terwujudnya keadilan yang didasari kekuatan produk pertumbuhan sebagai transformasi kehidupan manusia yang bermartabat, bukan formasi ekonomi semata.

Menanggapi itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menyatakan akan bekerja keras bersama SKPD yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dan menjawab berbagai catatan yang diberikan.

“Diharapkan program-program 2020 nanti kami dari pemkot bisa kami tuntaskan, utamanya 5 program kerja kami. Kami berharap, dalam perjalannya, bisa berjalan sesuai tupoksi anggaran yang sesuai sasaran,” kata Sulkarnain.

Ia pun mengimbau kepada semua OPD dan pihak terkait untuk menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.